Membangun Tol Padang – Pekanbaru Itu Salah dari Awal

DERAKPOST.COM – Antropolog dari UIN Imam Bonjol Padang Muhammad Jamil menilai pendekatan Pemprov Sumbar selama proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru sudah salah.

Pemprov Sumbar terlalu fokus kepada struktural atau kepada siapa berkuasa untuk memuluskan pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru. Akibatnya hal ini permasalahan muncul di kemudian hari.

Lahan tol Padang-Pekanbaru yang baru dibebaskan sebanyak 70 persen sejak awal perencanaan. Pengerjaan sudah dimulai lagi, pembebasan lahan terus dilakukan. Kabarnya 2023 semuanya bakal rampung.

“Pendekatan dari awal itu sudah salah, wajar saja banyak terjadi konflik,” kata Muhammad Jamil, dikutip melalui dari JPNN.com. Dia melanjutkan, harusnya Pemprov Sumbar awal perencanaanya melakukan pendekatan ke masyarakat atau pemilik lahan.

Mayoritas lahan di Sumbar adalah milik kaum adat. Jarang itu individu memiliki tahan yang luas. Seharusnya tahu akan hal tersebut dan melakukan pendekatan kepada kaum yang memiliki lahan.

“Pemilik lahan di Sumbar mayoritas itu adalah kaum. Jadi pemerintah harusnya melakukan pendekatan kepada kaum, bukan individu seperti Ninik Mamak saja,” ucapnya.

Jamil juga menyinggung permasalah yang tumbuh hari ini juga tak lepas dari transparansi soal anggaran ganti rugi lahan. Banyak masyarakat tidak diberi tahu berapa harga ganti rugi lahan, yang digunakan membangun tol.

“Sampai sekarang, itu juga tidak jelas,” ujarnya. Jikalau itu terjadi konflik dalam pembangunan, maka hal tersebut bukan berarti sebuah penolakan. Bisa, konflik itu muncul dari orang ingin membangun tol tersebut dalam artian pemerintah. **Rul