Sejumlah Pekerjaan Proyek di PUPR Lamban, Sekdaprov Riau Meradang Minta Kontrak Diputus

 

DERAKPOST.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto marah dan jengkel pada kontraktor mengerjakan proyek pengaspalan halaman Samsat dan Disepanda Riau, serta lainnya. Dia jengkel lantaran pihak kontraktor tidak menghargai hal undangan dalam rapat evaluasi pengerjaan progres proyek.

Informasi sumber terpercaya, bahwasa Sekdaprov ini marah besar dan meminta ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Riau, bidang Bina Marga untuk bisa memutus kontrak kontraktor tersebut. “Segera dievaluasi kontraktor itu, kalau tidak bisa di bina, diputus saja kontraknya,” ujar dari sumber menirukan kemarahan dari Sekdaprov Riau.

Dikutip dari Beritaintermezo.com. Kata dia, dimana disebutkan Sekdaprov yang marah-marah terkait progres pekerjaan jalan lingkungan pengaspalan halaman di Kantor Samsat Gajah Mada, Kantor Dispenda, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral, serta Kantor Polsek Payung Sekaki.

Proyek yang dikerjakan CV Watashiwa Miazawa dengan konsultan pengawas PT Tri Karsa KSO CV Wira Andrinugraha ini dinilai lamban melakukan pekerjaan. Kontraktor mengerjakan proyek dengan separoh-separoh dan juga membiarkan pekerjaan tergantung-gantung padahal lokasi proyek merupa kantor pelayanan setiap hari didatangi masyarakat.

Terkait hal ini dikonfirmasi pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Heri Sandi, membenarkan ada marah-marah Sekdaprov Riau SF Hariyanto. Dikata dia bahwa kemarahan Sekdaprov dilantaran pihak kontraktor tidak menghadiri rapat  Show Cause Meeting (SCM) dalam hal pembuktianya keterlambatan pekerjaan pada sejumlah proyek dan apa kendala. Yakni terkait evaluasi progres pekerjaan proyek yang jauh tertinggal.

“Pak Sekdaprov memanh marah karena kontraktor tidak menghadiri undangan rapat evaluasi pekerjaan proyek” ungkap Heri Sandi saat dihubungi. Heri Sandi ini mengatakan, saat itu progres pekerjaan proyek belum ada mencapai 40 persen. Padahalkan untuk Surat Perintah Kerja (SPK) itu dimulai sejak Tanggal 20 Juni 2022 lalu.

Lebih jauh dikatakan Heri Sandi, bahwa CV Watashiwa Miazawa ini merupakan Kontraktor berdomisili Pasir Pengaraian Rokan Hulu (Rohul) ditetapkan sebagai pemenang itu melalui Pokja Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau.

Memenangkan tender dan nomor urut satu penawaran terendah atas proyek pengerjaan halaman lima kantor yaitu Samsat Gajah Mada, Kantor Dispenda Riau, Kantor Kesbangpolinmas, Kantor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral serta Kantor Polsek Payung Sekaki. Dengan nilai Kontrak Rp3,7 Miliar dari Pagu anggaran Rp4,5 miliar.

Sejak dikeluarkan SPK pada 20 Juni 2022 lalu, kontraktor ini dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Pihak Konsultan dan dinas PUPR terus melakukan peringatan pada kontraktor.

Menurut Heri Sandi, pihaknya sudah sering melakukan peringatan secara lisan agar progers proyek digesa. Tapi kontraktor seakan tidak mengindahkan peringatan lisan tersebut. Bahkan pada Dinas Binamarga juga telah tiga kali melakukan Surat Peringatan (SP) kepada kontraktor.

“Kita sudah tiga kali menyurati kontraktor dan melakukan rapat evaluasi progres pekerjaan. Rapat evaluasi pertama masih dihadiri kontraktor. Namun pada rapat evaluasi kedua, dengan rencana evaluasi mengejar ketertinggalan pihak kontraktor tidak menghadirinya yang membuat sekda marah,” ujar Heri Sandi.

Dikatakan Heri Sandi, Dinas bina marga juga mengalami kesulitan berkoordinasi dengan kontraktor. Kontraktor tidak memiliki kantor di Kota Pekanbaru, otomatis koordinasinya hanya melakukan email,telepon genggam dan whatshap. Pihak kontraktor juga terkadang tidak merespon email maupun pesan whatshap dinas PUPR.

“Kita terus melakukan koordinasi, namun terkadang tidak direspon email atupun pesan whatshap,” katanya. Heri Sandi menambahkan, pihaknya terus mendorong agar pekerjaan proyek tersebut berjalan sesuai dengan waktu. Namun jika kontraktor tidak menyanggupinya akan dilakukan pemutusan kontrak.

Saat ini, progres proyek pekerjaan halaman lima kantor di Kota Pekanbaru baru mencapai 40 persen. Seperti di Kantor Samsat Gajah Mada, pekerjaan baru pengaspalan halaman. Sementara pengerasan belum selesai, walau alat berat terparkir setiap hari disana.

Demikian juga dengan kantor Dispenda Jalan Sudirman, pekerjaan pengaspalan juga belum selesai padahal alat berat juga setiap hari terparkir disana.

Sementara Kantor Kesbang Polinmas belum sedikit pun tersentuh. Kantor Pertambangan dan Sumberdaya energi baru pengantaran material. Sama halnya dengan kantor Polsek Payung Sekaki hanya terlihat material pasir dan kerikil.

Kontraktor CV Watashiwa Miazawa dinilai tidak memiliki modal, sehingga lamban melakukan pekerjaan proyek. Kontraktor  tersebut diduga tidak memiliki peralatan lengkap dan hanya melampirkan rekomendasi pendukung alat dari PT Adhi Karya. Demikian juga dengan ketersediaan bahan material seperti penyediaan aspal. Kontraktor ini diduga sedang mengalami kesulitan mencari suplier karena kekurangan modal.

PPTK Proyek Heri Sandi mengatakan kemungkinan perusahaan kewalahan mencari modal. Hal itu terlihat dari beberapa perusahaan suplier aspal yang gonta-ganti. “Awalnya perusahaan ini merekomendasikan perusahaan pendukung PT Adhi Karya, tapi gagal. Sehingga kontraktor kewalahan mencari-cari suplier,” kata Heri. **Rul