Pelantikan Satu Calon KPI Riau Terpilih Ditunda Tertunda, Ade Hartati Curiga Ada Kepentingan Dibalik Itu

0 67

DERAKPOST.COM – Diketahui, hingga saat ini pelantikan tujuh orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Riau belum juga dilaksanakan. Sementara untuk lima orang anggota Komisi Informasi (KI) Riau, sudah dilantik beberapa waktu lalu. Padahal yang bersamaan diumumkan penetapan terpilih pada Rapat Paripurna DPRD Riau.

Ditunda pelantikan tujuh orang KPI Riau ini, dikarenakan ada satu orang yang bernama Al Qusairi, dipermasalah sejumlahan pihak. Baik itu yang disebut-sebut dari Partai PAN, maupun LSM. Sehingga hal penundaannya pelantikan memunculkan tanda tanya. Satu calon yang sebelumnya dinyatakanya lolos seluruh tahapan seleksi tak diikutsertakan dalam proses pelantikan

Ditunda pelantikannya satu calon anggota KPID Riau tersebut, yang malah membuat Ade Hartati mempertanyakan halnya dasar keputusan tersebut. Sebab kata Ade, untuk calon sebelumnya dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi tidak diikutsertakan dalam proses pelantikan. Dan bahkan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau.

Kondisi ini memicu pertanyaan mengenai transparansi dan dasar hukum keputusan tersebut. Karena, muncul informasi adanya rekomendasi dari KPI Pusat tersebut yang diduga menjadi pertimbangan. Ade Hartati Rahmat, mempertanyakan akan keputusan tersebut. Ia menilai pengaduan yang belum terverifikasi itu tidak semestinya langsung menghambat hak seseorang ini dilantik.

Menurut informasi yang diterimanya, calon bersangkutan telah mengundurkan diri dari partai politik sehingganya status dan serta  persyaratan pencalonannya itu perlu dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan berlaku. “Berdasarkan informasi saya terima, beliau sudah mengundurkan diri dari partai. Maka
yang bersangkutan bukan lagi kader partai mana pun,” ujar mantan DPRD ini.

Katanya, jangan hanya karena adanya satu aduan itu yang kemudian pelantikan untuk bersangkutan dihentikan tanpa kejelasan. Kecuali itu memang terbukti masih aktif di partai politik atau punya jabatan struktural sampai saat ini, maka tentu persoalannya berbeda,” tegas Ade Hartati. Dia tegaskan, keputusan terhadap ini harus ada memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas.

Dalam hal ini, ia juga mengatakan, seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkanya oleh panitia seleksi. Dan bahkan sambungnya, ini telah diumumkan ke publik melalui acara Rapat Paripurna DPRD Riau beberapa waktu lalu, tapi kini malah tidak dilantik sebagaimana mestinya bersama yang lainnya.

Dia juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan proses seleksi yang telah berjalan. “Maka, diharap Plt Gubernur Riau juga harus bijak. Jangan sampai, keputusan diambil justru mencederai proses sudah berjalan, mulai dari tahapan seleksi hingga penetapanya calon anggota KPI Riau.

Lebih jauh, Ade Hartati mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang memengaruhi keputusan tersebut. Ia mengingatkan agar proses pelantikan tidak menjadi ruang intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Dikatakanya, semua itu, harus memiliki dasar dan serta  pertimbangan jelas.

“Atau jangan-jangan ada titipan seseorang untuk menghentikan satu calon tersebut karena ada unsur pribadi? Ini tentu menjadi pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai proses yang sudah berjalan sesuai aturan justru dikorbankan oleh kepentingan tertentu,” tanya Ade Hartati.

Menurutnya, integritas KPID Riau harus dijaga sejak proses seleksi hingga pelantikan. Transparansi, profesionalitas, objektivitas, dan kepastian hukum menjadi prinsip penting dalam menentukan anggota lembaga penyiaran daerah tersebut.

Ade berharap Plt Gubernur Riau dan seluruh pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi. Jika memang ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan, keputusan harus disertai bukti dan landasan regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai persoalan ini menjadi preseden buruk dalam proses seleksi lembaga publik. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Jika memang ada persoalan, buktikan sesuai aturan. Jangan sampai hak seseorang terhambat hanya karena sebuah aduan yang belum mendapatkan kejelasan,” pungkasnya.

Kesempatan itu, sorotan Ade Hartati juga tertuju pada rekomendasi KPI Pusat yang disebut menjadi salah satu pertimbangan penundaan pelantikan. Ia meminta pihak terkait untuk bisa menjelaskan substansi rekomendasi tersebut, termasuk dasar dan konsekuensi hukumnya itu terhadap calon yang telah dinyatakan lolos seleksi.

“Jangan hanya dikarena ada rekomendasi dari KPI Pusat, kemudian satu orang harus ditunda pelantikannya. Harusnya tidak ada persoalan apabila seluruh calon itu, sudah terpilih. Maka dapat dilantik dengan secara bersama-sama rekan terpilih. Untuk proses seleksi sudah berjalan, dan bersangkutan juga telah mengikuti seluruh mekanisme serta memenuhi ketentuan sesuai regulasi ditetapkan panitia seleksi,” tegasnya.

Ia pun menilai, apabila terdapat persoalan administratif maupun halnya persyaratan pencalonan, maka pihak berwenang harus menyampaikan itu secara terbuka. Dengan demikian, keputusan tidak menimbulkanya kesan adanya perlakuan berbeda terhadap salah satu calon.

“Kalau seperti ini, tentu bisa menjadi tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Kenapa hanya karena adanya pengaduan dari salah satu LSM, satu calon terpilih harus ditunda pelantikanya tanpa penjelasan yang pasti? Apalagi, persyaratanya yang menjadi dasar pencalonan disebut sudah dipenuhi,” sebut Politisi PAN ini menegaskan. (Dairul)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.