DERAKPOST.COM – Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Kejahatan di Indonesia (LPKKI) Feri Sibarani, S.H., M.H., mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan praktik mark-up pengadaan seragam sekolah di 31 SMA Negeri di Provinsi Riau.
Desakan itu menyusul hasil pemeriksaan Inspektorat yang menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp566,26 juta dalam pengadaan seragam tersebut.
Feri menegaskan, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan pengembalian uang kepada orang tua siswa atau pemberian sanksi administratif terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus menelusuri pihak-pihak yang diduga merancang, memerintahkan, melaksanakan hingga menikmati keuntungan dari praktik tersebut.
“Jangan sampai persoalan ini hanya diselesaikan dengan sanksi kepegawaian. Aparat harus mengungkap apakah ada pemufakatan, penyalahgunaan jabatan, pungutan tanpa dasar hukum, atau keuntungan pribadi maupun kelompok,” tegas Feri.
Dia menyebut, apabila dalam penyelidikan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, serta kerugian keuangan negara, perkara tersebut dapat diuji berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Feri juga mengingatkan ketentuan Pasal 4 UU Tipikor yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana.
Meski demikian, menurutnya, unsur kerugian negara dan konstruksi tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Atas persoalan tersebut, LPKKI mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dan Polda Riau segera melakukan penyelidikan secara independen. LPKKI juga meminta aparat memeriksa seluruh kepala sekolah, bendahara, pejabat terkait, serta penyedia seragam yang terlibat dalam pengadaan tersebut.
Selain itu, aliran dana harus ditelusuri untuk mengungkap siapa saja pihak yang diduga menikmati keuntungan. Pengembalian uang sebesar Rp566,26 juta kepada orang tua siswa yang berhak juga harus dipastikan. Feri menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus ditindak tanpa memandang jabatan maupun kedudukan.
“Uang pendidikan tidak boleh menjadi ladang keuntungan bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih,” ujarnya.
Dia menambahkan, LPKKI siap mengawal persoalan tersebut dan menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum agar dugaan penyimpangan pengadaan seragam di 31 SMA Negeri itu dapat diusut secara menyeluruh. (Dairul)