Sekda Syahrial Abdi Sebut Pemprov Riau Pangkas Anggaran Nonprioritas di APBD-P Tahun 2026
DERAKPOST.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tuntaskan penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sejumlah anggaran kegiatan yang dinilai tidak prioritas dipangkas.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi kepada wartawan. Kata dia, tadi hari Kamis (22/10/2026) dilakukan hal rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD Riau. “Finalisasi penyempurnaan APBD-P dilakukan bersama Banggar DPRD Riau,” ujar dia.
Penyempurnaan tersebut sebut Syahrial itu, dilakukan untuk menindaklanjuti arahan mendagri melalui surat keputusan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.
“Ada beberapa hasil evaluasi yang sudah kami laporkan kepada Banggar sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusan evaluasi,” ujar Syahrial Abdi.
Sejumlah kegiatan yang harus dikurangi telah disesuaikan. Begitu pula dengan anggaran yang membutuhkan penguatan justifikasi serta kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dianggarkan telah ditindaklanjuti.
“Kami juga mengurangi kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan standar pelayanan masyarakat. Selain itu, sejumlah perjalanan dinas yang dinilai tidak memungkinkan dilaksanakan hingga akhir tahun turut disesuaikan,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga memperkuat dukungan anggaran untuk penanganan karhutla. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran yang masih dapat terjadi hingga akhir tahun.
Pemprov Riau juga telah mengakomodasi bantuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp30 miliar ke dalam APBD-P. Penganggaran tersebut diperlukan agar dana bantuan dapat direalisasikan untuk mendukung kebutuhan pemerintah daerah.
“Karena ada bantuan presiden kepada kami, maka diakomodasi dalam APBD Perubahan. Anggaran Rp30 miliar dari Presiden Prabowo sudah kani masukkan ke APBD-P. Setelah ini bisa dibelanjakan,” jelas Syahrial Abdi.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan karhutla. Bantuan ini dapat digunakan untuk menghadapi potensi kebakaran pada bulan-bulan mendatang.
“Sebelumnya, kami menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan karhutla. Upaya tersebut turut mendukung keberhasilan pengendalian kebakaran, dengan tidak terdeteksinya titik panas atau hotspot di Riau selama tiga pekan terakhir,” ungkap Syahrial Abdi.
Berdasarkan pemantauan terbaru, indikasi kemunculan titik panas kembali terlihat. Karena itu, dukungan anggaran tambahan dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan kejadian karhutla.
“Mudah-mudahan anggaran ini bisa kami gunakan untuk penanganan ke depan hingga akhir tahun. Pada Januari dan Februari tahun depan, mudah-mudahan anggaran penanganan karhutla masih bisa dimanfaatkan karena sifatnya bantuan presiden,” tutur Syahrial Abdi. (Dairul)