Diproyeksikan Rp2,18 Triliun, Wabup Misharti Dorong Belanja Produktif pada RAPBD Kampar 2027
DERAKPOST.COM – Nota Pengantar pada Ranperda tentang Rancangan APBD tahun 2027, disampaikanya Wakil Bupati (Wabup) Kampar Hj Misharti menyerahkan, kepada Ketua DPRD Ahmad Taridi yang didampingi Wakil Ketua Zulpan dan serta Sunardi DS di ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar dihari Senin (19/10/2026) malam.
Rapat paripurna tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kampar, Plt Sekwan Yogi Riyadh Yudistira, Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diketahui, dalam pengantarnya, Misharti menekankan akan pentingnya pengelolaan anggaran efektif, transparan, dan akuntabel agar belanja daerah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Misharti menyampaikan bahwasa RAPBD Kampar 2027, dirancang dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp2,188 triliun dan belanja daerah Rp2,223 triliun. Dengan demikian, halnya terdapat defisit anggaran sebesar Rp35 miliar itu, yang direncanakan ditutup ini melalui penerimaan pembiayaan daripada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dari hal sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang ditargetkan mencapai Rp572,787 miliar. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi agar kondusif.
Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,614 triliun dan masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pendanaan pembangunan, Pemkab Kampar akan memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Pada sisi belanja, RAPBD Kampar 2027 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,821 triliun untuk belanja operasi, Rp374,306 miliar untuk belanja transfer, Rp18,868 miliar untuk belanja modal, serta Rp9 miliar untuk belanja tidak terduga.
Adapun pembiayaan daerah direncanakan bersumber dari penerimaan SiLPA sebesar Rp35 miliar. Dengan pengeluaran pembiayaan nihil, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp35 miliar untuk menutup defisit, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran direncanakan nihil.
Misharti menjelaskan, penyusunan RAPBD merupakan instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan sektor riil. Karena itu, kebijakan fiskal daerah harus diarahkan pada optimalisasi pendapatan dan pengalokasian belanja yang efektif, efisien, serta produktif.
Ia menegaskan, bahwa setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung halnya itu prioritas pembangunan Kabupaten Kampar. “Setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus mampu memberi dampak langsung peningkatanya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kampar,” tegas Misharti. (Raja)