APBD Riau Dipakai Bangun Rumah Dinas Instansi Vertikal, Pengamat: Uang Rakyat Ini Bukan untuk Lembaga Pusat
DERAKPOST.COM – APBD Provinsi Riau ini, dalam beberapa tahun belakangan, diguna atau dipakai untuk pembangunan sejumlah fasilitas untuk lembaga vertikal. Seperti hal untuk Kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Yang diketahui, seharusnya dibiayai pemerintah pusat melalui APBN, bukanya dari APBD.
Seperti baru-baru ini diketahui rumah dinas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang senilai Rp 8 miliar itu dikabarkan hampir rampung. Pembangunan itupun menggunakan APBD Provinsi Riau. Padahal itu lembaga vertikal merupakan instansi pemerintah pusat, dan pembiayaan semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Terkait hal ini, Pengamat Kebijakan Publik Rawa El Amady, menilai penggunaan APBD untuk membiayai fasilitas lembaga vertikal perlu dipertanyakan. Dikarena menurutnya, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan halnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Uang APBD itu untuk masyarakat daerah, bukan lembaga vertikal ini dibiayai pusat. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan,” ujar Rawa. Ia juga mempertanya besaran anggaran dialokasikan hal pembangunan fasilitas tersebut. Rawa didalam ini minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar terbuka kepada publik mengenai sumber pendapatan daerah, dan jumlah anggaran yang tersedia, serta penggunaannya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki skala prioritas yang jelas dan disampaikan kepada masyarakat. Publik perlu mengetahui apakah anggaran yang dimiliki sudah cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Jika kebutuhan dasar masyarakat dan persoalan daerah belum tertangani, Rawa menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengalokasian anggaran untuk membantu lembaga vertikal. “Apalagi yang dibantu Kejaksaan, Polri, dan TNI, instansi yang berkaitan dengan hukum,” tambahnya.
Rawa menegaskan, keterbukaan pendapatan dan belanja daerah menjadi hal penting agar masyarakat dapat menilai sejauh mana APBD digunakan untuk kepentingan publik.
Dia mencontohkan Jawa Barat yang dinilainya memiliki kondisi infrastruktur jalan yang baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai pendapatan dan anggaran daerah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Rawa berharap Pemprov Riau agar memastikan setiap alokasi APBD benar-benar didasarkanya pada kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. (Dairul)