BOSDA SMA se Riau 2024 Masih Tertahan, Harun Al Rasyid Sebut Disdik Menunggu Audit Inspektorat
DERAKPOST.COM – Pembayaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada untuk SMA di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 hingga Oktober 2026, belum mendapat kepastian. Disdik Riau, menyebut pembayaran masih menunggu hasil audit Inspektorat. Namun BOSDA untuk SMK telah diselesaikan.
Kejelasan informasi tersebut, disampaikan itu Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Harun Al Rasyid, S.STP selaku Kasubbag Keuangan saat dikonfirmasi. Dia menjelaskan, pemeriksaannya Inspektorat terhadap BOSDA SMA 2024 juga berkaitan dengan penggunaan dana.
Saat ditanya apakah audit dilakukan karena dugaan penyalahgunaan anggaran itu telah menemukan titik terang ? Dalam hal ini, dia
kegunaan dana yang diaudit, namun belum dapat memastikanya apakah pemeriksaan tersebut menemukan permasalahan dalam penggunaanya anggaran.
“Kurang tahu bermasalah atau tidak. Sebab itu kewenangan pemeriksa,” ujarnya. Untuk pernyataan itu belum membuktikan adanya penyalahgunaanya dana BOSDA. Kepastian mengenai ada, atau tidak penyimpanganya maupun dari persoalan administrasi masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat yang sedang berlangsung.
Kesempatan itu, Harun menjelaskan kalau BOSDA serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) ini memilik mekanisme pengelolaan berbeda. Menurut dia, bahwa dana BOSP itu bersumber dari pemerintah pusat disalurkan langsung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pengelolaan BOSDA berada di lingkungan Disdik Riau.
BOSDA SMK Disebut Dibayarkan
Pria akrab disapa Pepeng ini, mengatakan, untuk SMK pada tahun 2024, telah dibayar. Sementara diakui untuk SMA hingga disaat ini belum dibayar karena masih adanya hal pemeriksaan atau audit inspektorat. Untuk diketahui penanggung jawab BOSDA 2024, Harun menyebut Mahdalena untuk di SMA dan Akmal Udin untuk SMK.
Meski pembayaranya BOSDA SMK disebut telah diselesaikan, Tim Media masih perlu konfirmasi lebih lanjut aka. mengenai nilai anggaranya dibayarkan, tanggal pencairan, serta kepastian apakah seluruhan sekolah penerima sudah memperoleh haknya. Tapi hingga saat ini, belum ada penjelasan yang terperinci mengenai cakupan.
Perbedaan kondisi pembayaranya BOSDA SMA dan SMK memunculkan pertanyaan mengenai penyebab hal belum tuntasnya kewajibanya untuk SMA. Padahal ditahun 2024 anggaranya telah berlalu hampir dua tahun. “Benar, untuk SMK ini sudah dibayar pada pihak terkait. SMA itu belum dibayar, dana sudah tersedia,” katanya.
Belum tuntasnya pembayaran BOSDA juga berpotensi menambah beban operasional sekolah, terutama jika kegiatan pendidikan telah berjalan dengan menggunakan dana talangan (dana pribadi) atau menimbulkan kewajiban kepada pihak ketiga. Maka pada masalah ini, diharapkan keseriusan Disdik Riau untuk membayar BOSDA. (Dairul)