Asri Auzar: Pemerintah Pusat Harus Bisa Memahami Gejolak yang Terjadi Sejumlah Daerah
DERAKPOST.COM – Gejolak sosial yang muncul di sejumlah wilayah Indonesia harus jadi alarm bagi Pemerintah Pusat. Persoalan di Aceh, Maluku, Kalimantan hingga Papua tidak semestinya hanya dibaca itu sebagai persoalan keamanan atau dinamika politik lokal.
Demikian penilaian disampaikan Tokoh Masyarakat (Tomas) Riau Asri Auzar ini kepada wartawan. Ia mengatakan, dalam hal ini pemerintah harus berani melihat persoalan yang lebih, yakni ketimpangan pada pembangunan, ketidakadilan fiskal, pengelolaan sumber daya alam serta pola hubungan pusat dan daerah.
Asri Auzar yang juga Ketua Umum Majelis Rakyat Riau (Marari), mengatakan, bahwa
gejolak tersebut yang seharusnya menjadi momentum bagi Jakarta untuk melakukan introspeksi dan juga mengevaluasi kembali desain hubungan pusat-daerah yang berjalan selama ini.
“Ini menjadi titik puncak agar Pemerintah Pusat mau mengevaluasi diri. Negara kita ditopang oleh sumber daya alam daerah dan semangat kecintaan daerah kepada negeri ini. Seharusnya kecintaan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat untuk mengembalikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di daerah,” tegas Asri saat diwawancarai sejumlah wartawan.
Di kesempatan itu, mantan anggota DPRD Riau ini mengatakan, jangan sampai nanti daerah-daerah yang selama puluhan tahun menjadi penyangga ekonomi nasional juga justru itu merasa hanya menjadi penonton di atas kekayaan alamnya sendiri.
Asri menegaskan, ketidakadilan dalam hubungan fiskal pusat dan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab, ketika kemampuan fiskal daerah melemah, masyarakat menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya.
Jalan dan infrastruktur bisa terbengkalai. Pelayanan pendidikan dan kesehatan tertekan. Perekonomian rakyat ikut melambat. Pada akhirnya, ketidakpuasan sosial semakin mudah tumbuh.
“Jangan ada lagi ketidakadilan. Karena itu suara-suara yang harus diperhatikan dan direspons cepat pemerintah. Jangan ada pembiaran. Kasihan daerah, kemampuan fiskal daerah terganggu, yang pertama merasakan dampak adalah masyarakat,” katanya.
Menurut Asri, otonomi daerah ini jangan sampai berhenti itu sebagai slogan yang indah di atas kertas. Semangat reformasi dan desentralisasi, sebut dia, sejak awal bukan hanya bertujuan memindahkan sebagian kewenangan administratif dari Jakarta ke daerah.
“Otonomi itu juga harus dibarengi dengan kemampuan fiskal memadai, agar daerah mampu mengurus dan juga membangun wilayahnya secara mandiri. Kewenangan diberikan tetapi sumber pendapatannya dikendalikan sedemikian rupa,” ujarmya. (Redaksi)