Anggota DPR Firnando Ganinduto Berikan Apresriasi Langkah Danantara Melakukan Evaluasi Menyeluruh BUMN
DERAKPOST.COM – Menyusul ada dugaan dalam permasalahan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan. Maka saat ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia.
Terkait hal itu Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mengapresiasi. Kata dia, langkah yang menunjukkan komitmen Danantara dalam menjalankan fungsi evaluasi secara profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Firnando menilai proses evaluasi seperti ini merupa langkah yang tepat dan perlu terus diperkuat. Ia pun menjelaskan bahwa Danantara itu memiliki peran penting yaitu melakukan evaluasi, meidentifikasi potensi risiko, serta juga mendorong penyelesaian berbagai persoalan tata kelola di lingkung BUMN sesuai dengan kewenangannya.
Dikutip dari laman Detik. Karena itu, setiap temuan yang diperoleh melalui proses due diligence maupun evaluasi ini harus dapat ditindaklanjuti sesuai itu mekanisme yang berlaku, dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Firnando berharap pendekatan serupa tidak hanya dilakukan pada PT Pos Indonesia, tetapi juga diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh BUMN. “Kami akan terus memantau dan juga mengawasi kinerja Danantara,” katanya.
Hal itu sambungnya, agar nanti tata kelola perusahaan negara akan semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang kemudian hari. Pada akhirnya, BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Menurutnya, di tengah agenda pemerintah untuk halnya melakukan transformasi dan penataan (streamlining) BUMN, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek sangat penting itu agar setiap perusahaan negara memiliki tata kelola semakin sehat, efisien, berintegritas, serta memberikan pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat.
Ia juga menilai sinergi yang telah dibangun antara Danantara dan aparat penegak hukum, termasuk melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan langkah positif dalam memperkuat upaya pencegahan serta penguatan tata kelola perusahaan.
Dengan pembagian kewenangan yang jelas, setiap institusi dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal, sehingga proses evaluasi, pembenahan, maupun penegakan hukum apabila diperlukan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
Firnando berharap langkah evaluasi yang dilakukan Danantara ini menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN. Dikarena, transformasi BUMN yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kinerja bisnis, tapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik dalam pelaksanaannya.
Sebagai mitra kerja membidangi BUMN, Firnando menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus jalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Danantara maupun juga seluruh BUMN. Menurutnya, pengawasan yang konsisten merupak bagian tanggung jawab DPR untuk memastikan tiap proses transformasi ini berjalan secara akuntabel dan memberi manfaat. (Dairul)