DERAKPOST.COM – Fraksi Golkar tak hadir agenda Rapat Paripurna DPRD Inhu, yakni dalam hal penyampaianya pengantar nota keuangan tentang Perubahan APBD Tahun 2026, pada hari Kamis (24/9/2026). Maka, hal itu menjadi sorotanya dari DPD I Golkar Riau.
Seperti hal yang disampaikan Sukirno dari Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Riau VIII Inhu-Kuansing pada pengurus DPD I Golkar Riau, kepada wartawan. Ia menilai, dengan ketidakhadiran itu, bertentanganya sumpah ketika saat dilantik menjadi anggota DPRD Inhu tersebut..
“Kami ini akan minta penjelasan dari ketua fraksi maupun Ketua DPD II Golkar tentang ketidak hadiran pada pelaksanaan agenda Rapat Paripurna DPRD Inhu, dihari Kamis (24/2026), kemarin,” kata Sukirno. Diterang dia, tugas utama dari anggota DPRD, salah satunya sampaikanya aspirasi masyarakat. Penyampaian aspirasi masyarakat itu bisa melalui forum-forum pembahasan seperti agenda Rapat Paripurna.
Hal itu sebutnya, sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan saat anggota DPRD tersebut dilantik. Maka, kalau tidak hadir itu merupakan kelalaian, tentu nanti akan dilakukan pengambilan langkah diperlukan. Ketika ditanya, apakah hal ketidak hadiran saat paripurna juga termasuk pelanggaran. Sukirno mengatakan bahwa, hal itu tentu diatur melalui tata tertib (Tatib) dewan di Badan Kehormatan (BK) di DPRD Inhu.
Dikutip dari laman RiauPos. Sedangkan di partai (Golkar), ujarnya, pihaknya itu lebih pada mengontrol fungsi dan tugas anggota agar bekerja maksimal untuk masyarakat sesuai sumpah jabatannya. “Jika ada tatib yang dilanggar, kami ini akan tindak lanjuti,” tegasnya.
Ditempat terpisah dihubungi Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhu, Masyrullah, mengatakan bahwa, sangat menyayangkan Fraksi Golkar tidak hadir pada agenda rapat paripurna. Karena sambungnya, hal sangat disayangkan itu, ada empat orang anggota Fraksi Golkar, tetapi tak ada satupun yang hadir pada agenda Rapat Paripurna.
Ia juga mengatakan, ketidak hadiran Fraksi Golkar saat paripurna, memang merupakan kali pertama terjadi. Sehingga hal demikian tentu menjadi tanda tanya besar bagi para pihak. Dalam hal ini sambungnya, pihak BK akan menelusuri ketidak hadiran dari Fraksi Golkar. Maka lanjut dia, nantinya ditanya ini pada Ketua Fraksi Golkar yang juga bagian dari keanggotaan BK DPRD Inhu. (Dairul)