DERAKPOST.COM – Ratusan masyarakat dan tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat 3 Desa menggelar aksi demonstrasi di lahan PT Sarindo Agri Lestari (SAL). Massa menyampaikan tuntutan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit eks PT SAL saat ini disita PT Agrinas Palma Nusantara.
Lahan yang berada di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar itu, massa aksi mendesak agar dalam hal pengelolaan kebun sawit sitaan negara tersebut melalui pola Kerja Sama Operasional (KSO) diserahkan kepada masyarakat setempat.
Koordinator Umum Aksi, Darwin, mengatakan masyarakat mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Namun, dukungan tersebut juga disertai tuntutan agar masyarakat setempat dilibatkan dalam pengelolaan perkebunan yang sebelumnya dikelola PT SAL.
“Kami mendukung pengelolaan kebun sitaan negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara melalui pola kerja sama operasional. Namun, kami menuntut agar pengelolaannya diberikan kepada masyarakat Kepau Jaya,” ungkap Darwin, Selasa (17/11/2026), seperti dikutip dari laman RiauAktual.
Darwin menjelaskan, dalam aksi yang digelar Senin tersebut, massa telah melakukan mediasi dengan perwakilan PT Agrinas Palma Nusantara dan kelompok tani yang menjalankan KSO. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan.
Hal tersebut lantaran perwakilan dari PT Agrinas yang hadir disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan terkait tuntutan masyarakat. “Mediasi sudah dilakukan dengan perwakilan PT Agrinas dan pihak penerima KSO, tetapi belum ada titik terang. Perwakilan yang hadir belum bisa mengambil keputusan,” ujar Darwin.
Karena belum menemukan penyelesaian, kedua pihak dijadwalkan kembali mediasi pada Kamis mendatang di Kantor Regional RH3 PT Agrinas Palma Nusantara di Pekanbaru. Massa berharap pertemuan lanjutan tersebut dihadiri pihak perusahaan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan sehingga tuntutan masyarakat dapat dibahas secara konkret.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat 3 Desa juga menolak apabila pengelolaan KSO kebun eks PT Sarindo Agri Lestari diberikan kepada pihak luar, kelompok maupun golongan yang tidak terafiliasi dengan unsur pemerintahan desa, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Mereka menginginkan pengelolaan kebun tersebut melibatkan masyarakat setempat dengan dukungan serta pengawasan pemerintah desa, lembaga adat dan unsur masyarakat lainnya. Aliansi menegaskan penolakan terhadap pihak luar yang mendapatkan pengelolaan KSO tanpa persetujuan masyarakat setempat. (Dairul)