DERAKPOST.COM – Saat sekarang, seorang Legislator PDIP Dedy Sitorus didesak untuk minta maaf, atas pernyataan yang menolak akan wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), yang melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Desakan itu seperti dilontarkan pihaknya Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti.
Heru Subagia, melontarkan pernyataannya menohok terhadap legislator PDIP tersebut seiring hal pernyataan beberapa waktu lalu ditulis sejumlah media. Heru yang menilai penolakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi berbasis pedesaan.
Ia bahkan menyebut, sikap Deddy sebagai bentuk ‘kekejaman ideologis’ itu yang perlu mendapat respon tegas dari internal partai maupun itu secara pribadi. Heru mengaku, mendukung rencana pemerintah untuk hal menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai bagian daripada jalur perputaran ekonomi masyarakat desa.
Dikutip dari laman Fajar. Menurutnya, kalau penyaluran gaji ASN yang melalui koperasi berpotensi mendorong transaksi ekonomi, mulai dari pembelian kebutuhan sehari-hari hingga akses pinjaman bagi anggota. Pada kesempatan itu, ia juga minta Deddy untuk mencabut pernyataannya, dan sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang mendukung pengembangan koperasi desa.
Penolakan Itu Kekejaman Ideologis
Heru Subagia juga sebut bahwa penolakan itu sebagai bentuk kekejamanya Ideologis.
Maka, dia menjelaskan, kritiknya terhadap Deddy itu juga berangkat dari pengamatan langsung terhadap pembangunan Kopdes Merah Putih. Ia mengaku melihat fasilitas fisik, infrastruktur sumber daya manusia (SDM), serta peralatan pendukung yang telah disiapkan untuk menjalankan program tersebut.
Berdasarkan pengamatan itu, Heru menilai pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mendorong ekonomi berbasis pedesaan. “Jadi, ini berdasarkan temuan saya kemarin di Kopdes dan saya hubungkan dengan penolakan Deddy Sitorus dan saya katakan ini adalah kekejaman ideologis yang harus disikat legislator PDIP tersebut,” ujar Heru.
Ia menegaskan, pengembangan koperasi desa seharusnya menjadi kepentingan bersama karena menyangkut upaya memperluas aktivitas ekonomi masyarakat.
“Bagaimanapun komitmen pemerintah ini sepenuhnya bagus karena ekonomi berbasis pedesaan dan di situlah citarasa ekonomi itu betul-betul bergerak dalam lintas peristiwa dari desa,” tukasnya.
Dukung Wacana Gaji ASN Disalurkan Lewat Kopdes
Heru juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menyalurkan gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Baginya, ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rutin sehingga berpotensi menjadi salah satu pasar bagi koperasi desa. Jika skema tersebut diterapkan, ia memperkirakan akan muncul aktivitas ekonomi yang lebih terhubung dengan Kopdes.
“Saya juga akan mengatakan juga PNS dan semua rakyat Indonesia berhak untuk mensukseskan apa yang menjadi kegiatan pokok usaha, termasuk juga rencana pemerintah untuk menyalurkan gaji via Kopdes,” katanya.
Heru kemudian mengkritik pandangan Deddy yang, menurut penuturannya, menganggap rencana tersebut sebagai upaya agar PNS berbelanja di koperasi desa.
“Saya hanya berpikir keras bagaimana seorang Deddy Sitorus mengatakan ini akal-akalan Kopdes biar PNS belanja di Kopdes itu sendiri,” ucap dia.
Kata Heru, keterlibatan ASN dalam aktivitas ekonomi koperasi justru dapat menjadi salah satu cara membangun pasar dan mendukung keberlangsungan usaha desa.
“Otomatis kalau duit tersebut ditransfer lewat Kopdes, otomatis terjadi ya, interaksi ekonomi baik dalam pinjaman, pembelian, dan sebagainya nantinya akan terkonektivitas dengan Kopdes itu sendiri,” lanjutnya.
Meski demikian, manfaat ekonomi dari skema tersebut akan bergantung pada desain kebijakan, mekanisme penyaluran gaji, serta kebebasan ASN dalam menggunakan penghasilannya.
Heru Singgung Ekosistem Ekonomi Kerakyatan
Lebih jauh, Heru menilai pemerintah perlu memberikan ruang bagi Kopdes Merah Putih untuk membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Ia berpendapat, koperasi desa masih membutuhkan dukungan agar dapat berkembang, termasuk melalui kebijakan yang mampu mempertemukan koperasi dengan pasar dan sumber perputaran uang.
“Termasuk juga di situ ada subsidi bagaimana cara Kopdes sementara biar hidup ya, berkembang dan mempunyai ekosistem ekonomi,” ucapnya.
Heru menyebut rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes sebagai salah satu usulan yang menurutnya dapat membantu memperluas aktivitas ekonomi koperasi.
“Salah satunya betul, memang harus salah satunya usulan pemerintah Kopdes diberikan ruang dalam hal masalah termasuk transfer gaji PNS. Betul! Saya sepakat. Market terbesar saat ini salah satunya adalah PNS yang mempunyai daya beli, pasti karena mempunyai gaji,” tuturnya.
Ia kemudian menghubungkan gagasan tersebut dengan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
“Di sinilah sebenarnya ya, kita memahami ya, bahwa Prabowo dengan sistem berbasis ekonomi kerakyatan di sini harus didukung,” katanya.
Deddy Sitorus Harus Cabut Pernyataan dan Minta Maaf
Tidak berhenti di situ, Heru meminta Deddy lebih memahami kondisi masyarakat desa sebelum menolak gagasan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi.
“Jadi, saya pikir Deddy Sitorus itu sangat pikun, sangat picik, dan saya pikir ini harus dikasih pelajaran ya, harus dikasih pelajaran dengan dengan dengan apa itu? Dengan keras baik secara pribadi maupun partai,” tegasnya.
Heru menekankan, Kopdes Merah Putih tidak hanya berkaitan dengan transaksi jual beli, tetapi juga berpotensi menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti pinjaman, obat-obatan terjangkau, serta akses terhadap kebutuhan dasar.
Ia menekankan bahwa koperasi merupakan bentuk usaha bersama yang memungkinkan anggotanya memperoleh manfaat dari aktivitas usaha, termasuk melalui sisa hasil usaha (SHU) sesuai ketentuan dan kinerja koperasi.
“Jadi, Deddy Sitorus tolong dicabut dan minta maaf ya, kepada seluruh Indonesia terutama rakyat yang mendambakan ekonomi berbasis kerakyatan koperasi desa ini betul-betul harus hidup,” imbuhnya.
Ingatkan Kopdes Jangan Sampai Mangkrak
Meski menyampaikan dukungan terhadap program tersebut, Heru mengakui Kopdes Merah Putih tetap memiliki kekurangan yang perlu dibenahi.
Menurutnya, kritik terhadap pelaksanaan program semestinya dijadikan bahan evaluasi agar koperasi dapat berjalan sesuai tujuan, bukan malah menghambat upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi di desa.
“Wajarlah bagi pemerintah bagaimana berpikir keras agar ekosistem Kopdes ini bisa berjalan sesuai mestinya,” terangnya.
Ia juga mengingatkan agar fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun tidak berakhir terbengkalai akibat usaha koperasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Adapun kritik dan sebagainya itu sebagai konsekuensi untuk pembenahan berikutnya yang pasti saya melihat jangan sampai Kopdes itu mangkrak, batal dan karenanya usaha-usaha pemerintah untuk mengkoneksi, bersinergi,” tandasnya.
Heru berharap pemerintah dapat menghubungkan berbagai unsur pendukung agar kegiatan usaha koperasi desa benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia pun meminta DPR menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap mempertimbangkan tujuan jangka panjang program tersebut.
“Mewujudkan ekosistem bisnis Kopdes ini bisa berjalan, dihambat, bahkan ditentang oleh DPR sekelas Deddy Sitorus yang tentunya harusnya bisa memahami tujuan jangka panjang demi kesejahteraan kemakmuran berbasis kerakyatan melalui koperasi desa ini,” kuncinya. (Dairul)