DERAKPOST.COM – DPRD Kampar menaja Rapat Paripurna ini, agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026, hari Senin (21/9/2026),
Tak hanya membahas persoalan anggaran. Forum tersebut juga menjadi momentum bagi Fraksi Demokrat untuk menyoroti persoalan komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar yang dinilai masih perlu diperbaiki. Sorotan itu disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Joni Piter Suplus.
Ia menegaskan, komunikasi antara DPRD dan Pemkab bukan sekadar persoalan hubungan antarlembaga, tetapi berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian ketika persoalan mereka disampaikan melalui wakil rakyat.
Menurut Joni, DPRD merupa representasi masyarakat. Berbagai keluhan dan bahkan hal persoalan terjadi di tengah masyarakat kerap disampaikan kepada anggota DPRD untuk kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Maka itu menurutnya, DPRD membutuhkan komunikasi yang terbuka dengan jajaran Pemkab agar setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera diketahui duduk persoalannya dan dicarikan solusi.
“Kami ini bagian dari wakil rakyat. Jadi keluh-kesah rakyat itu tentu disampaikan melalui kami. Untuk mengoordinasikan, kami butuh petunjuk, butuh arahan, dan butuh SOP dari Pemda seperti apa,” kata Joni.
Joni mengaku, dalam praktiknya komunikasi dengan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kampar masih mengalami kendala. Ia menyebut, ada komunikasi melalui telepon yang tidak diangkat maupun pesan WhatsApp yang tidak mendapat respons.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menyulitkan DPRD ketika membutuhkan koordinasi cepat terkait persoalan masyarakat. Ia menegaskan, komunikasi yang diminta DPRD bukan untuk kepentingan pribadi, meminta proyek ataupun pokok pikiran (pokir).
“Kami ingin ketika ada masyarakat menghadapi masalah, kami ingin koordinasi, masalah ini seperti apa, solusinya bagaimana. Bukan kepentingan pribadi, bukan minta pokir, minta duit, bukan,” tegasnya.
Singgung Plt Sekwan
Joni juga menyinggung keberadaanya Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Kampar. Yang menurut dia baru saja menjalankan tugas sekitar satu minggu. Persoalan komunikasi juga dirasakan ketika DPRD membutuhkan koordinasi terkait berbagai persoalan yang muncul di lingkungan lembaga legislatif.
Menurut Joni, persoalan perlu disampaikan secara terbuka dalam rapat paripurna agar menjadi perhatian bersama dan juga tidak berkembang menjadi hambatan dalam hal hubungan kerja antara DPRD dan Pemkab Kampar. Namun, Joni memberi penilaian berbeda ini terhadap komunikasi dengan Bupati Kampar.
“Kalau untuk Bupatinya, selama ini ketika saya WA atau telepon tidak diangkat, tetapi dua jam, tiga jam paling lama itu, pasti dia balas WA saya. Dan hari ini, perwakilannya tidak seperti bupatinya,” ujarnya. Bagi Joni, persoalan komunikasi ini tidak seharusnya menjadi hambatan dalam hal menjalankan fungsi masing-masing lembaga.
Ia juga menilai, DPRD dan Pemkab Kampar memiliki posisi dan fungsi berbeda, tetapi juga sama-sama memiliki tanggung jawab dalam memastikan persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi dinilai menjadi salah satu kunci agar dalam kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada pembahasan administratif.
Bahkan, kritik tersebut disampaikan Joni melalui sebuah pantun yang ditujukannya kepada Bupati dan Wakil Bupati Kampar di akhir pada penyampaian pandangan Fraksi Demokrat. “Bunga melati itu mekar berseri, dipetik pria buat si buah hati. Bupati jago slogan Kampar di hati, tapi sayang Sekda dan Plt Sekwan-nya susah berkomunikasi,” ujar Joni.
Ia kembali menegaskan bahwa persoalan yang disampaikan DPRD sebenarnya tidak selalu rumit. Yang dibutuhkan, ungkap dia, adalah kemauan itu untuk membuka ruang komunikasi dan koordinasi. Intinya, dalam permasalahan itu tidak ada yang rumit. Hal yang penting, telah tiga kali itu sampaikan. Maka, mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, agar jalin komunikasi.l dengan secara baik. (RajaIrwin)