DERAKPOST.COM –Diketahui telah empat bulan ini, perangkat desa Kabupaten Rohil tidak gajian. Sehingga, ratusan perangkat desa dan serta penghulu di 18 kecamatan daerah ini terpaksa menelan kekecewaan, karena sejak April hingga Juli 2026.
Keterlambatan pembayaran ini melanggar hak perangkat kepenghuluan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Kondisi tersebut sontak menjadi perbincangan hangat dan viral di berbagai platform media sosial pada Sabtu (8/8/2026).
Seorang Penjabat (Pj) Penghulu yang enggan disebutkan namanya mengaku tidak berani bersuara secara terbuka lantaran khawatir jabatannya akan dicopot. Ia membenarkan informasi keluhan yang tengah viral di media sosial tersebut.
“Memang benar adanya, kami sudah empat bulan belum terima gaji. Tapi off the record saja,” keluhnya dikonfirmasi.
Ketakutan serupa juga dirasakan oleh perangkat pemerintahan desa lainnya yang menolak memberikan pernyataan resmi. Mereka merasa dituntut untuk terus bekerja secara optimal melayani masyarakat, sementara hak dasar mereka justru terabaikan.
“Bapak tahu kan, ada yang dipecat. Tapi ya kami terima saja nasib ini, sementara kami dituntut bekerja optimal melayani masyarakat,” ungkap seorang sumber lainnya dengan nada pasrah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, keterlambatan pembayaran ini ternyata tidak hanya dialami oleh jajaran di tingkat desa. Aparatur di lingkungan Dinas PMK Rohil dipimpin Dr Basri, SMK MKL juga dilaporkan baru menerima gaji mereka beberapa hari yang lalu.
Kini, para perangkat kepenghuluan menaruh harapan besar kepada Bupati Rohil, Bistamam untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan pencairan gaji tersebut.
Peran perangkat desa saat ini sangat krusial sebagai perpanjangan tangan pemerintah kecamatan dan kabupaten, terlebih mereka tengah disibukkan dengan padatnya tahapan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Tahap I Tahun 2026. (Mulyono)