DERAKPOST.COM – Kendati diketahui dari sebagian anggota DPRD Riau ini merestui rencana pembangunanya Menara Kembar atau Twin Tower oleh Pemprov. Tetapi hal berbeda, dipaparkan Ekonom Senior Riau, Dr. Dahlan Tampubolon, M.Si.
Sebagaimana diketahui, pembangunanya Menara Kembar untuk diguna perkantoran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau. Tetapi kritik pedas dipapar pengamat Dahlan ini dengan mengatakan, ditengah tekanan fiskal daerah, penurunan transfer pemerintah pusat, hingga merosot realisasi belanja modal.
“Kebutuhan atau urgen halnya membangun dua gedung perkantoran baru itu, memang patut dipertanyakan. Maka, diminta kepada Pemprov Riau untuk halnya mengkaji ulang bahkan menunda rencana pembangunanya Menara Kembar tersebut Karena, diketahui ditengah tekanan fiskal daerah. Maka patut dipertimbang,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah juga harus lebih cermat menentukan prioritas didalam penggunaan anggaran. Sebutnya, untuk hal
modernisasi perkantoran memang penting, tetapi jangan sampai itu juga mengalahkan kebutuhan pembangunan yang dampaknya lebih langsung dirasakan pada masyarakat dalam hal anggaran ini.
Dahlan, dalam keterangannya menegaskan bahwa persoalan mendasar bukan sekadar apakah Riau sangat membutuhkan gedung perkantoran modern, melainkan seberapa mendesak pembangunan dari dua menara tersebut dibandingkan akan hal kebutuhan lainnya yang lebih menyentuh masyarakat. Ini harus diperhatikan.
Ketergantungan Transfer Pusat Masih Tinggi
Kesempatan itu, Dahlan ini mengingatkan, kondisi fiskal pemerintah daerah, khusus di Riau ini sedang menghadapi tantangan serius. Hal itu, sebagaimana diterangkan dalam tulisannya berjudul Ketika Transfer Pusat Menyusut, Seberapa Kuat Itu Fiskal Riau?
Dia mencatat pendapatan agregat seluruh pemerintah daerah di Riau pada 2024 mencapai Rp31,976 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi transfer pemerintah pusat mencapai Rp22,965 triliun atau sekitar 71,82 persen.
Dahlan menegaskan, angka tersebut merupakan gabungan pendapatan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Riau, sehingga tidak bisa langsung dijadikan ukuran tingkat ketergantungan Pemprov Riau secara khusus.
Meski demikian, data itu menggambarkan bahwa struktur keuangan dari pemerintah daerah di Riau masih sangat dipengaruhi kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Tekanan juga terlihat dari realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Riau ini hingga Triwulan II 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Dahlan pada Oktober 2026, tercatat Rp9,39 triliun atau turun 15,51 persen.
Sementara realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tercatat Rp1,164 triliun, sangat mengalami penurunan 62,61 persen. “Yaitu penurunan realisasi semester itu memang tidak boleh langsung disamakan dengan pengurangan alokasi setahun. Tetapi hal ketidakpastian penerimaan tetap menuntut kehati-hatian dalam hal membangun komitmen belanja baru,” ujarnya.
Persoalan lain katanya, yang harus menjadi perhatian adalah penurunan pada realisasi belanja modal pemerintah daerah se- Riau. Hingga Triwulan II 2026, diketahui realisasi belanja modal yang tercatat sekitar Rp1,40 triliun atau turun 29,38 persen dibanding ini periode yang sama tahun sebelumnya.
Padahal, belanja modal berkaitan langsung dengan pembangunannya infrastruktur dan fasilitas publik. Bisa mulai dari jalan, irigasi, sekolah hingga puskesmas. Maka, ungkap Dahlan ketika kemampuan fiskal melemah, diharap pemerintah harus semakin selektif itu menentukan investasi memiliki dampak ekonomi dan sosial paling besar.
Ia juga mengutip penelitian Arroyo Marioli dan Végh dalam judul American Economic Journal: Economic Policy (2026). Dimana, membahas risiko kebijakan fiskal prosiklis di daerah pengekspor komoditas. Katanya,
dalam konteks Provinsi Riau yang memiliki ketergantungan ekonomi pada komoditas sumber daya alam, kebijakan mengurangi investasi produktif ketika hal penerimaan melemah yang berpotensi memperdalam perlambatan ekonomi daerah.
Kesempatan itu, Dahlan ini mengingatkan Pemprov Riau mempertimbangkan konsep opportunity cost atau biaya peluang yang menentukan kebijakan anggaran. Artinya setiap rupiah dialokasikan pembangunan Menara Kembar itu tentunya ada memiliki konsekuensi terhadap program lain yang mungkin harus ditunda atau dikurangi.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, ungkap dia, bahwa pemerintah perlu menjelaskan manfaat ekonomi dan hal pelayanan publik dihasilkan pembangunan tersebut. Ia juga mengatakan, hal pertanyaan harus dijawab itu bukan hanya berapa biaya membangun dua menara, tapi apa manfaat langsungnya bagi masyarakat dan kebutuhan publik. (Dairul)