DERAKPOST.COM – Pemilik kendaraan tak diwajibkan ini melunasi seluruh tunggakan pokok pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Pembayaran cukup dilakukan berdasarkan pokok pajak terutang pada tahun terakhir ditambah kewajiban pajak tahun berjalan.
Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ninno Wastikasari kepada wartawan. Disebutkan dia, Pemprov Riau memberikan sejumlahan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakannya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Yakni, katanya melalui program pemutihan, wajib pajak dengan hal mendapat fasilitas penghapusan sanksi administras,i hingga pengurangan pokok pajak untuk jenis pada kendaraan tertentu. Yang berlangsung ujar dia, mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026.
Ninno Wastikasari, mengatakan bahwasa kebijakan pertama menyasar para pemilik kendaraan ini yang belum membayar pajak selama tersebut minimal dua tahun sejak berakhirnya masa pajak. Pada program ini, pemilik kendaraan tidak diwajibkan lunasi tunggakan.
“Pada program ini, pemilik kendaraan tidak diwajibkan lunasi tunggakan keseluruhan. Pembayaran cukup dilakukan berdasarkan pokok pajak terutang pada tahun terakhir ditambah kewajiban pajak tahun berjalan. Diharap wajib pajak memanfaatkan hal ini,”
sebutnya.
Kebijakan kedua secara khusus diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan barang berupa pengurangan pokok pajak sebesar 40 persen serta penghapusan sanksi administrasi. Program ini memiliki masa berlaku lebih panjang, hingga 31 Desember nanti.
Berdasarkan pendataan Bapenda Riau, terdapat 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang masih tercatat menunggak pajak. Guna mendapatkan keringanan tersebut, badan usaha pemilik kendaraan wajib melengkapi sejumlah dokumen, meliputi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Permohonan beserta persyaratan harus disampaikan ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) paling lambat 15 Desember,” tegas Ninno.
Fasilitas pemutihan tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang dimutasi keluar dari Provinsi Riau. Karena itu, masyarakat diminta memastikan persyaratan administrasi sebelum mengurus pembayaran pajak.
“Kami juga menyediakan sejumlah alternatif pembayaran tanpa harus selalu mendatangi kantor Samsat induk. Layanan tersebut meliputi Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru,” ujarnya. (Irsyad)