DERAKPOST.COM – Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago memandang ketiadaan Gibran dalam pemerintahan justru akan memberikan keleluasaan bagi kepala negara. Kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun konsolidasi kekuasaan yang lebih mandiri dan merangkul banyak pihak.
“Jika Gibran keluar dari pemerintahan, Prabowo berpeluang mengurangi bayang-bayang politik Jokowi. Ini bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk membangun komunikasi yang lebih luas dengan berbagai kekuatan politik, termasuk tokoh-tokoh senior seperti SBY dan Megawati, maupun para ketua umum partai politik untuk mempersiapkan konfigurasi politik 2029,” papar Arifki dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Dikutip dari laman Inilah. Menurut Arifki, posisi putra sulung Jokowi tersebut di pemerintahan membawa konsekuensi tersendiri. Selama ini, Gibran kerap menyerap berbagai kritik tajam dari elemen masyarakat sipil maupun barisan politik yang berseberangan dengan istana.
“Secara politik, Gibran ini bisa disebut sebagai samsak politik yang mahal bagi pemerintahan Prabowo. Banyak energi kritik dari masyarakat sipil maupun kelompok politik seperti PDIP, PKS, dan Demokrat terserap pada persoalan Gibran,” urainya.
Ia menambahkan bahwa hilangnya sosok Gibran dari kabinet justru akan mengubah arah tekanan publik secara drastis. Sasaran kritik yang selama ini tertuju pada kursi wakil presiden diyakini bakal mengarah langsung kepada kepala negara.
Lebih jauh, potensi keretakan hubungan antara kubu Prabowo dan Jokowi dinilai bisa membuka ruang baru bagi tatanan demokrasi nasional. Arifki melihat dinamika pascapemilu saat ini belum memunculkan kekuatan oposisi yang konsisten dan kokoh.
Mayoritas hubungan antarpartai politik dengan pihak pemerintah masih kental dengan nuansa kompromi serta akomodasi kekuasaan. Situasi perpecahan secara terbuka justru dianggap mampu memicu terbentuknya penyeimbang pemerintahan yang sesungguhnya.
“Bagi masyarakat sipil, pecahnya koalisi Prabowo-Jokowi justru bisa menjadi berkah karena membuka peluang lahirnya oposisi baru. Selama ini, fungsi oposisi belum maksimal dikelola oleh PDIP maupun kelompok politik lainnya yang terkadang masih menunjukkan sikap setengah hati terhadap pemerintah,” pungkasnya. (Dairul)