DERAKPOST.COM – Diketahui, sejak tahun 2015 lalu, pada pembangun Jalan Layang Non-Tol PJB Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara (Jakut) mangkrak pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tetapi, kini, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melanjutkan. Tetapi tidak ada membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Demikian halnya disampaikan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim. Ia mengatakan, untuk pembangunan proyek, yaitu akan gunakan skema pembiayaanya kreatif, dengan tidak membebani hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang akan dilanjut pada tahun ini.
“Pembangunan dilanjutkan tahun ini. Yakni dilanjutkan itu melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing supaya tidak membebani APBD DKI Jakarta,” kata Chico didalam keterangan resmi, pada hari Senin (9/11/2026). Namun ia menjelaskan, untuk hal skema pembiayaanya masih dilakukan pada finalisasi
Chico menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta tengah menghitung pembagiannya beban pembiayaan antara kontraktor atau pihak pembangun dan sama pemerintah daerah. “Dengan skema creative financing secara transparan, koordinasi intensif, dan serta sosialisasi, pada masyarakat terdampak,” ungkap Chiko.
Selama proses pembangunan, Pemprov DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan lintas perangkat daerah. Rekayasa lalu lintas juga disiapkan, termasuk dengan menyiagakan petugas pada jam-jam sibuk untuk mengurai kemacetan. Pada standar kualitas konstruksi dan keselamatan juga akan dipastikan terpenuhi sebelum proyek dioperasikan.
Diberitakan sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sudah memutuskan melanjutkan pembangunan Jalan Layang Non-Tol PJB Muara Karang, Pluit, Jakut yang mangkrak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kata dia, dilanjut ini diharap dapat menjadikan alternatif kemacetan.
Pramono bahkan memberikan tenggat waktu maksimal tiga bulan agar proyek yang terbengkalai selama bertahun-tahun itu bisa diselesaikan. “Saya memutuskan untuk diselesaikan. Dan saya memberikan batas itu waktu maksimum 3 bulan untuk diselesaikan,” kata Pramono di Kecamatan Penjaringan, Jumat, kemarin.
Pramono mengatakan, keberadaan jalan layang tersebut penting untuk mengurangi kemacetan di sekitar kawasannya Pluit. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan proyek dibangun sejak era Ahok itu tidak kunjung selesai. Tetapi setelah turun langsung untuk membahas persoalan itu, sekitar dua pekan lalu, Pramono melihat ada peluang melanjutkan pembangunan. (Dairul)