DERAKPOST.COM – Kabar mengejutkan ini dikabarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Yakni halnya temuan terkait distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di paruh pertama tahun 2025. Hal itu, darinya hasil analisis 10 juta rekening, ditemukan ribuan penerima dinilai tidak tepat sasaran, termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dokter, hingga eksekutif perusahaan.
Dalam laporan semester I 2025, PPATK mencatat 27.932 pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 eksekutif atau manajer masih menerima bansos. Padahal, bantuan tersebut seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
Selain itu, PPATK menemukan adanya 78.000 penerima bansos yang justru aktif bermain judi online (judol). Temuan ini kian menguatkan dugaan penyalahgunaan bantuan negara untuk kepentingan yang tidak semestinya. Lebih mencengangkan lagi, ada 56 rekening penerima bansos yang memiliki saldo di atas Rp 50 juta.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa temuan ini sudah diserahkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dilakukan verifikasi lapangan (ground checking). “Kita temukan anomali rekening, termasuk aktivitas judi online, saldo besar, dan penerima yang tidak sesuai kriteria. Data ini sudah kita serahkan untuk diverifikasi,” ujarnya dikutip dari laman Kompas TV.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan pihaknya akan bertindak tegas. Kemensos akan memblokir rekening yang terbukti tidak berhak menerima bansos dan mempercepat validasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita pastikan bantuan harus tepat sasaran. Jika terbukti tidak layak, akan langsung kita coret dari daftar penerima,” tegas Gus Ipul. Temuan ini memicu sorotan publik atas efektivitas sistem pendataan dan penyaluran bansos. Pemerintah pun didesak memperketat mekanisme verifikasi agar dana bantuan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. (Dairul)