DERAKPOST.COM – Hingga saat sekarang, pelantikanya Komisioner KPID Riau priode 2026-2029, belum juga kunjung terlaksana sebagaimana mestinya. Diketahui, adanya penundaan tersebut karena salah seorang terpilih dipertentangkan dari Partai PAN.
Terkait belum dilantik itu, dikonfirmasikan kepada Ketua DPRD Riau Kaderismanto ini mengatakan, bahwasa pihaknya menyurati KPI Pusat yaitu terkait permasalahan salah seorang Komisiner KPID Riau terpilih, yang dipermasalahkan tersebut, hingga ditunda pelantikan oleh gubernur, dibulan Agustus sama KI Riau.
Dia mengatakan, bahwasa KPI Pusat telah ada mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk bisa penyelesaian masalah tersebut. “Alhamdulillah sudah ada dijawab oleh KPI Pusat. Nah, dengan dasar itulah maka.dari hal tersebut, kami akan segera melakukan apa yang direkomendasikan oleh pihak KPI pusat,” ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan saran dari KPI Pusat itu, kemungkinan juga ini Komisioner KPID Riau, yang sudah ditetapkan tersebut akan dilantik terlebih dahulu, namun minus itu dengan yang bermasalah. Dikatakannya untuk hal tersebut tentunya perlu dilakukan pembahasan lagi bersama dengan Komisi I di DPRD Riau.
“Karena itu hanya satu orang dipersoalkan, mungkin bisa saja yang lain juga kita minta dilantik dulu atau bagaimana, ataupun bisa bersamaan. Ini kami sedang diskusikannya bersama kawan-kawan Komisi I DPRD. Tapi dasarnya ini sudah ada, yang sesuai halnya masukan, serta langkah-langkah diberikan KPI,” ujarnya.
Disinggung seandainya satu orang terpilih itu tidak dilantik, apakah dilakukan seleksi ulang ? Terkait hal ini, Kaderismanto hanya mengatakan, sebagaimana arahanya pihak KPI Pusat, maka tidak akan ada itu seleksi ulang. Pasalnya diketahiui komisioner yang terpilih tersebut ada cadangan. Maka nanti penggantinya.
‘ini, sudah ada cadangan yang ditetapkan. Nah, mungkin saja cadangan ini saja yang akan menggantikan sesuai mekanismenya. Nanti, akan kita sepakati saja mekanisme” jelasnya. Namun sebelum masuk ke tahap itu, pihaknya ini akan memastikan kembali atau crosscheck ulang. Dengan memanggil
bersangkutan.
Sekretaris PDIP Riau ini menyebutkan,
juga memastikan kalau memang tidak ada ditemukan itu hal yang melanggar, maka pada pelantikan bersangkutan tentunya itu bisa dilaksanakan. Hal itu sambungnya, tentu sesuai arahan dari KPI Pusat yang diterima itu pada waktu lalu. Dilakukan berdasar jawaban KPI Pusat tersebut. (Dairul)