DERAKPOST.COM – Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau yang perlahan mulai terkendali, tetapi itu jangan membuat pemerintah daerah lengah. Guna mencegah terulang bencana, Pemprov ada rencana kumpulkan Kepala Desa (Kades).
“Kita merencanakan hal pelaksanaan rakor bersama seluruh desa di Provinsi Riau. Hal itu direncana agendanya pada pertengahan bulan September mendatang. Hal kegiatan dilakukan untuk halnya merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini yang dapat diatasi dengan baik,” terang Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.
Ia menjelaskan, langkah mitigasi bencana lingkungan ini membutuhkan peran aktif ujung tombak pemerintahan, yakni perangkat desa. Aparat kewilayahan dinilai memiliki posisi yang pas karena bersentuhan langsung dengan warga di lapangan, sehingga mampu melakukan sosialisasi dan mengawasi aktivitas pembukaan ladang.
Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menyepakati maklumat penanggulangan karhutla. Komitmen tersebut dipastikan akan terus diperluas jangkauannya ke struktur pemerintahan yang lebih rendah.
“Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani,” terangnya.
Di dalam pakta integritas tersebut nantinya tertuang poin larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Aturan ini tidak sekadar berisi imbauan kosong, melainkan komitmen penegakan hukum yang jelas bagi masyarakat yang nekat melanggar aturan.
“Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar,” tegasnya.
Praktik tebas bakar lahan ditegaskan harus dihindari karena kerugian yang ditimbulkan akan jauh melampaui manfaat sesaat dari aktivitas tersebut. Selain menghancurkan ekosistem alam, kabut asap berisiko melumpuhkan ruang gerak pendidikan dan ekonomi, serta memicu gangguan kesehatan massal.
“Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap,” bebernya.
Melalui agenda pertemuan berskala besar tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki landasan pemahaman yang sama dalam menjaga wilayah masing-masing. Pencegahan karhutla difokuskan menjadi komitmen yang berjalan secara berkelanjutan. (Irsyad)