DERAKPOST.COM – Pembongkaran pada bangunan rumah di lahanya milik Pemko Pekanbaru, yang berada tepat itu bawah Jembatan Siak I. Hal ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melakukan penataan.
Pemko Pekanbaru menertibkan bangunan berdiri di atas lahan aset daerah di bawah Jembatan Siak I, yaitu Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, di hari Senin (15/6/2026). Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya pemanfaatan aset milik Pemko yang akan dikembangkan menjadi Ruang Terbuka Hijau Biru (RTHB).
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset BPKAD Pekanbaru, Syafri Annur Aziz saat dikonfirmasi mengatakan, luas lahan milik Pemko Pekanbaru inipun mencapai sekitar empat hektare. Ke depan, kawasan ini pun direncanakan pembangunan RTHB.
Sementara itu dari Pelaksana Tugas (Plt) Camat Rumbai Adzani Benazir menyebut, warga menempati lahan telah memahami status kepemilikan tanah itu sebagai aset pemerintah daerah. Yakni ada sekitaran 15 lKepala Keluarga (KK) yang juga terdampak penertiban lahan tersebut.
“Mereka juga telah bersedia membongkar bangunan yang ditempati tanpa paksaan dari pemerintah. Masyarakat menempati lokasi ini sudah mengetahui bahwa lahan tersebut merupa aset Pemko Pekanbaru,” jelasnya. Warga ini katanya, ada bersedia pindah dan melakukan pembongkaran.
Di kesempatan yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru Desheriyanto menegaskan, proses penertiban telah melalui tahapan dan prosedur yang berlaku. Sebelum pelaksanaan, pihaknya telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada warga yang menempati kawasan tersebut.
“Prosesnya sudah berjalan sekitar dua bulan. Kami telah menyampaikan surat peringatan hingga tiga kali sebelum penertiban dilakukan,” katanya.
Satpol PP tidak melakukan pembongkaran bangunan. Seluruh bangunan dibongkar langsung oleh pemiliknya sebagai bentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disampaikan pemko.
“Kami tidak melakukan pembongkaran. Warga sendiri yang membongkar bangunannya secara mandiri. Memang hari ini, masih ada beberapa bangunan yang sedang dalam proses pembongkaran,” ungkap Desheriyanto.
Terkait adanya keberatan dari sebagian warga, hal tersebut lebih disebabkan oleh miskomunikasi. Namun setelah diberikan penjelasan oleh tim di lapangan, warga dapat menerima keputusan tersebut. (Ferry)