DERAKPOST.COM – Proses fit and proper test calon anggota Komisi Informasi (KI) bahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Riau mulai disorot. Komisi I DPRD Riau ini diminta memastikan tahapan seleksi bisa berlangsung transparan dan tidak menjadi ruang kepentingan dengan titipanya pihak tertentu.
Sebagaimana hal diketahui, Komisi I DPRD Riau, hari Senin (10/8/2026), ini menggelar fit and proper test untuk halnya penetapan anggota Komisioner KI dan KPI Riau. Pada proses seleksi yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Riau Nur Azmi dan anggota lainnya, Namun, proses seleksi tersebut mendapat sorotan dari sejumlah peserta.
Mereka itu berharap tahapan uji kelayakan dan kepatutan ini, berlangsung transparan, objektif, serta juga bebas dari kepentingan tertentu. Sorotan itu, muncul dari kalangan peserta yang sebelumnya sudah melewati tahapan demi tahapan penjaringan. Maka, mulai pertanyakan peluang mereka terpilih menjadi anggota KI atau KPI.
Kekhawatiran ini, muncul setelah dari para peserta tersebut menjalani test. Diketahui, keraguan itu bukan tanpa alasan. Informasi yang beredar menyebutkan adanya dugaan nama-nama tertentu ini telah mendapatkan dukungan dari pihak berkepentingan, untuk dapat menundukkan nama-nama dipilih itu pada Komisioner KI atau KPI.
“Tadi ada itu kawan bilang saat berbincang Dengan menyebutkan, ngapain harus mikir untuk bisa duduk jadi sebagai Komisioner KI atau KPI. Itu biasanya, sudah ada nomor punggung, yang nanti akan mengisi posisi tersebut. Yakni terdapat calon yang sudah mendapatkan jalur khusus sebelum proses seleksi,” ujar sumber tersebut.
Namun katanya, diharapkan kabar tersebut tentu menjadi perhatian. Karena, jika benar terdapat calon itu telah mendapatkan jalur khusus sebelum proses seleksi selesai. Ini, artinya independensi pada seluruh tahapan seleksi patut dipertanyakan. Oleh sebab itu katanya, Komisi I DPRD Riau didorong agar membuktikanya independensi.
Dimana sambungnya, bahwa proses fit and proper test itu benar-benar berjalan sesuai yang berdasar kapasitas, integritas, rekam jejak dan kompetensi para calon. Proses fit and proper test, diharapkan menjadi ruang menguji tersebut secara terbuka kapasitas, integritas, independensi, dan pemahaman bagi para calon terhadap tugas.
“Jangan sampai dari tahapan seleksi yang seharusnya menjadi ruang untuk mencari figur terbaik, itu justru sekadar formalitas mengesahkan nama sebelumnya ini telah ditentukan. Apalagi, KI dan KPI Riau bukan lembaga yang bisa diisi sembarang orang. Keduanya memiliki posisi strategis fungsi dan juga pengawasan,” ujarnya.
Di sisi lain, hingga berita ini ditulis, belum selesai hal proses fit and proper test yang sedang diikut itu sebanyak 15 nama calon Komisioner KI, dan 21 nama calon KPI. Hal ini juga belum ada keterangan resmi pihak dari Komisi I DPRD Riau, terkait isu adanya nama calon mendapat dukungan sebelum
prosesnya seleksi yang berakhir. (Dairul)