DERAKPOST.COM – Fery Irawan sampaikan paparanya diseminar terkait Implementasi Program Biodiesel B50, Peluang Tantangan dan Strategi Nasional, Kamis (30/4/2026), di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyampaikanPemerintah menempatkan program biodiesel B50 yang sebagai hal instrumen menjaga ketahanan ekonomi dan menekan beban devisa negara di tengah dinamika global.
Dikutip dari laman Iinvestortrust. Dikatakan dia, bahwa implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat langsung terhadap anggaran negara. Sebutnya, pada 2025, penghematan devisa dari program biodiesel tercatat sebesar Rp 133,3 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 139,8 triliun pada 2026.
“Paling tidak pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran, itu terutama dari BPDB sebesar paling tidak Rp 48 triliun, yang berasal dari penghematan anggaran insentif biodiesel dan pengurangan impor BBM,” ungkap Ferry dalam sambutannya di seminar yang diselenggarakan investortrust.id.
Dari sisi industri, implementasi B50 turut mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sawit. Nilai tambah crude palm oil (CPO) tercatat sebesar Rp 20,92 triliun pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 21,94 triliun pada 2026.
Ferry menyebut, program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di sektor sawit dan turunannya. “Pada 2025, industri sawit dan turunannya menyerap sekitar 1,88 juta tenaga kerja dan diproyeksikan meningkat menjadi 1,97 juta tenaga kerja pada 2026,” tandas dia.
Ferry menegaskan, program B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi.
“Yang pengen kita jaga tadi buffer-buffer kita itu, baik buffer di APBN, buffer di masyarakat, dan salah satunya dari sisi energi, makanya didorong B50,” ucap dia.
Pemerintah berencana mulai mengimplementasikan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan peningkatan dari mandatori sebelumnya dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak serta memperkuat peran kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan. (Dairul)