DERAKPOST.COM – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menyebut kalau pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil kecewa yang lantaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak menjelaskan rincian pemberian dana bagi hasil (DBH) dianggapnya tidak adil. Hal itu dinilainya pernyataan makar.
Ahmad Sahroni, meminta hal persoalan yang telah diperdebatkan itu sebaiknya diselesaikan ini dengan cara yang lebih beradab, serta melalui adu data secara transparan. “Dugaan ketidakadilan DBH yang dipersoalkan itu bisa diselesaikan secara lebih sistematis serta beradab,” katanya.
Dikutip dari Cnnindonesia.com. Terkait ancamanya dilontarkan Bupati Meranti, Sahroni menilai, jika tudingan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkanya, apa disampaikan bupati itu tentu dapat dikategorikan ini sebagai makar dengan menghina dan menyampaikan ancaman bergabung dengan negara tetangga.
“Sekarang yang jadi persoalan, Bapak Bupati harus pertanggungjawabkan ucapan Bapak. Ucapan Bapak yang menghina kementerian dan ancaman menggabungkan diri ke negeri sebelah sudah sangat keterlaluan dan provokatif, seperti yang dilansir dari sindonews. Hati-hati ini sudah bisa berpotensi masuk kategori makar,” pungkas politisi Partai Nasdem ini. **Rul