DERAKPOST.COM – Terkait ada aksi dari ribuan orang tergabung dalam AMPP, di Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman ini. Yakni aksi penolakan relokasi dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Maka, tokoh masyarakat Pelalawan T. Zulmizan Assegaf angkat bicara.
TNTN yang dahulu dikenal sebagai salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis di Sumatera, kini menjadi arena tarik-ulur antara kepentingan konservasi dan kepentingan yang diduga kuat disokong oleh kepentingan ekonomi besar di balik wajah-wajah rakyat kecil. Di balik hiruk-pikuk aksi massa, ada bau cokung yang bermain di belakang layar?
Sudah bukan rahasia lagi bahwa TNTN mulai disusupi perambah sejak awal 2000-an. Namun dalam satu dekade terakhir, skala perambahan meningkat tajam. “Dulu satu-dua orang, sekarang sudah seperti bedol desa,” kata T. Zulmizan Assegaf, tokoh masyarakat Pelalawan yang aktif menyuarakan perlindungan kawasan hutan.
“Saat ini sudah terbentuk 7 desa dan 14 dusun ilegal di dalam kawasan konservasi TNTN. Mayoritas bukan orang Pelalawan, melainkan berasal dari Sumatera Utara,” ungkap Zulmizan yang dikutip dari laman RiauKepri. Ironisnya, masyarakat lokal asli justru menjadi minoritas. Menurut Zulmizan, warga Pelalawan yang berada di kawasan itupun sebagian besar hanyalah ‘boneka cukong.’
Kecam Aksi Demo
Relokasi yang dirancang pemerintah lewat Satgas Penataan Kawasan Hutan (PKH) mendapat tantangan besar, bahkan menghadapi aksi massa yang menamakan diri “Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan”. Namun, Zulmizan menilai aksi itu janggal.
“Mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang mana? Saya cek ke semua organisasi mahasiswa Pelalawan, tidak ada yang ikut. Mereka bahkan mengecam aksi itu dan mendukung penertiban TNTN,” ucapnya.
Zulmizan menyebutkan kelompok aksi tersebut bisa jadi membawa nama Pelalawan hanya sebagai tameng, untuk membangun persepsi publik bahwa ada dukungan luas, padahal kenyataannya tidak demikian.
Zulmizan menyoroti indikasi kuat adanya aktor-aktor besar di balik aksi demo hari ini, Rabu (18/6/2025). “Lihat saja jumlah truk, dump truck dan colt diesel yang lalu lalang. Kalau disewa, dari mana biayanya? Belum lagi BBM, logistik peserta aksi. Tidak mungkin semua itu hanya dari kantong pribadi masyarakat kecil. Ini diyakini ada sponsor besar,” duga Zulmizan.
Menurutnya, para cukong besar ini kini mulai menghilang dari permukaan karena khawatir terseret hukum, namun Satgas PKH disebutnya sudah mengantongi data lengkap siapa saja mereka.
Negara Kalah?
Pemerintah lewat Satgas PKH sedang berupaya menjalankan relokasi untuk mengembalikan fungsi konservasi TNTN. Namun perlawanan dari para perambah dan pihak-pihak yang diduga berkepentingan, membuat proses itu terhambat. Zulmizan memperingatkan bahwa jika relokasi ini gagal, maka negara sedang mempertaruhkan wibawanya.
“Kalau relokasi gagal, itu artinya negara kalah dari para perambah,” ujarnya.
“Ini akan jadi preseden buruk bagi seluruh proses penertiban kawasan hutan di Indonesia,” sambung Zulmizan.
Ia menyarankan pemerintah untuk tetap tegas, namun juga adil. Relokasi harus berjalan, tetapi juga harus disertai solusi nyata bagi warga yang benar-benar tidak punya pilihan, bukan cukong yang menyamar di balik penderitaan rakyat.
Titik Uji Kepemimpinan
Penyelesaian konflik TNTN kini menjadi perhatian nasional. Di tengah janji Presiden Prabowo untuk menata kawasan hutan secara menyeluruh, Tesso Nilo menjadi medan ujian pertama, apakah negara mampu berdiri tegak menjaga kawasan konservasi, atau tunduk pada kekuatan modal yang membajak nama rakyat kecil?
Di balik pohon-pohon yang ditebang dan rumah-rumah yang berdiri ilegal, ada narasi besar tentang keberanian negara untuk melawan kekuasaan gelap yang menggerogoti hutan dari dalam. Dan seperti yang diungkap Zulmizan,
TNTN bukan sekadar konflik lahan, tapi adalah simbol pertarungan antara idealisme dan kepentingan, antara keberanian dan kompromi. “Ini bukan hanya soal Tesso Nilo, tapi soal masa depan hutan Indonesia,” ungkap Zulmizan. (Dairul)