DERAKPOST.COM – Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, baru-baru ini sudah ada
menonjobkan atau pun membethentikan sementara sejumlahan pejabat eselon II.
Namun hal itu, malah menuai kecaman.
Kecaman keras itu dari berbagai elemen masyarakat sipil. Yakni dari BALAPATISIA bersama Aliansi GEMMPAR Riau, dengan
menyatakan sikap terbuka dan menyerang balik kebijakan dinilai tidak berlandas pada keadilan, transparansi, dan juga akal sehat pemerintahan.
Ketua Umum BALAPATISIA, Cep Permana Galih, menyebut tindakan Walikota Agung sebagai kebijakan semena-mena yang tidak punya dasar hukum yang kuat dan hanya dijadikan alat kepentingan untuk menyingkirkan pejabat yang tak tunduk. Tapi punya kekuatan dibiarkan demikian.
“Walikota bilang ini demi sinergi dengan KPK, tapi kenapa Zulhelmi Arifin itu yang namanya disebut dalam fakta persidangan tidak ikut dicopot? Kalau memang serius ingin bersih-bersih gratifikasi, kenapa itu pilih-pilih? Ini munafik ! Dan ini pengecut! Cuma berani sikat yang lemah,” ujarnya.
Lebih jauh, BALAPATISIA menilai, bahwa langkah Agung Nugroho adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika dalam hal pemerintahan, dan tidak mencerminkan komitmen antikorupsi yang jujur. Dimana buktinya yang dekat atau punya kekuatan dibiarkan duduk nyaman. Berarti ini bukan pembersihan, ini pembersihan politik.
“Kalau ini serius soal gratifikasi, Zulhelmi Arifin itu, juga harus dicopot dan diganti dengan Pelaksana Harian (Plh), sama hal seperti yang lainnya! Tetapi ternyata tidak. Kenapa? Karena dia bagian dari lingkaran kekuasaan Agung? Ini bukan keadilan, ini permainan kotor! Kami tidak tinggal diam. BALAPATISIA akan terus membongkar ini sampai ke akar!” pungkas Cep.
Sementara itu, Ketua Aliansi GEMMPAR Riau, Erlangga, menyampaikan kecaman keras dan meminta agar Agung Nugroho ini berhenti tebang pilih dalam mencopot pejabat. GEMMPAR Riau menuntut pada Walikota Agung berhenti bermain-main dengan dalih penegakan hukum.
“Kalau benar serius ingin bersih-bersih, copot itu semua pejabat yang namanya disebut dalam fakta persidangan. Jangan cuma yang kecil-kecil dikorbankan, tetapi yang besar dibiarkan itu hidup mewah! Ini penghinaan terhadap semangat reformasi birokrasi!” tegas Erlangga.
Kesempatan itu, baik BALAPATISIA serta Aliansi GEMMPAR menilai bahwa tindakan Walikota ini bukanlah cerminan komitmen antikorupsi, tetapi justru tindakan politis penuh intrik, juga kepentingan kelompok. Maka, mereka mendesak agar DPRD Kota Pekanbaru turun tangan serta melakukan pengawasan. (Dairul)