Wow… Tahun 2027, DPR – Pemerintah Ini Siapkan Rp5 Triliun untuk Sekolah Swasta Gratis Terbatas

DERAKPOST.COM – Menindaklanjut halnya putusan pihak Mahkamah Konstitusi (MK), terkait penyelenggaraan pendidikan gratis baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal itu, Pemerintah dan DPR anggaran sekitar Rp5 triliun telah disiapkan di dalam APBN 2027.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani kepada wartawan, Selasa (17/11/2026). Dikutip dari lamanya CNNIndonesia, Politisi dari Fraksi PKB itu, mengatakan, anggaran dialokasikan untuk dapat mendukung program sekolah gratis.  Namun, ia menegaskan tidak pada semua sekolah swasta secara otomatis untuk hal mendapat fasilitas demikian.

“Tahun 2027, ada pembiayaan pendidikan gratis dari pemerintah. Hal ini sesuai pada putusan pihak MK. Yakni penyelenggaraan pendidikan gratis, baik hal sekolah negeri maupun swasta. Khusus itu untuk sekolah swasta tidak semua yang secara otomatis untuk hal mendapatkan fasilitas demikian.
Hal itu, maka pemerintah perlu melakukan verifikasi tersebut,” sebutnya.

Dikatakan dia, sesuai dengan putusan MK, maka pada tahun 2027 tersebut DPR serta Pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk bisa menggratiskan sekolah-sekolah swasta. Karena itu terang dia, untuk hal demikian itu dari pemerintah  sangat perlu melakukan verifikasi tersebut secara cermat untuk menentukan sekolah swasta itu memenuhi kriteria.

Ia menjelaskan, terdapat karakteristik dan kemampuan pembiayaan berbeda-beda di antara sekolah swasta. Sebagian sekolah memiliki keunggulan tersendiri, termasuk menerapkan hal kurikulum tambahan atau internasional ini diluar kurikulum nasional. Artinya, sekolah swasta mendapatkan hal tersebut ada verifikasi. Tidak semua pihak sekolah swasta dapat bantuan.

“Swasta mana yang digratiskan? Tentu itu ada verifikasinya, karena tidak semua dari sekolah swasta mau digratiskan. Ada juga sekolah swasta itu yang memang memiliki kelebihan dibanding pada sekolah-sekolah biasa. Misalnya, menggunakan kurikulum nasional, tetapi ini juga memilik kurikulum tambahan. Hal itu bisa seperti sekolah IB, Cambridge, dan lainya,” ujarnya.

Lalu menyebut, bahwa pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disaat ini sedang menyusun daftar serta melakukan pemetaan terhadap pihak sekolah-sekolah swasta akan menjadi sasarannya program ini. Ia pun berharap proses pendataan dan verifikasi dilakukan itu secara transparan, objektif, dan tepat sasaran. Agar anggaran memperluas akses pendidikan.  (Dairul)

Comments (0)
Add Comment