PEKANBARU, Derakpost.com- Puluhan Kepala Sekolah yang tergabung dalam Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) melakukan audiensi dengan Komisi V DPRD Riau terkait nasib pada sekolah-sekolah swasta masih minim perhatian pemerintah.
Puluhan guru SMA/SMK tergabung di MKKS se Provinsi Riau ini, melakukan dialog dengan DPRD Riau. Dalam dialog itu terungkap bahwa adan kesenjangan antara sekolah negeri dengan swasta ini sangat jauh berbeda. “Kami baru dapat info begini, karena di dinas tidak pernah memberi tahu,” kata Eddy Yatim.
Ketua Komisi V DPRD Riau ini menyebut bahwa, menerima bapak/ibu dari MKKS SMA dan SMK Swasta se Provinsi Riau. Beliau-beliau ini menyampaikan aspirasi terkait dengan rasa ketidakadilan pihak Pemerintah Provinsi melalui Disidik tak memperhati kondisi sekolah swasta.
Politisi asal Faksi Demokrat DPRD Riau itu mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan MKKS. Diantaranya, yakni Pergub PPDB, bantuan BOSDA, bahkan dana DAK dan hal-hal lain. Artinya disini ternyata sekolah swasta tidak baik-baik saja. Karena kurang perhatian pihaknya Pemerintah Provinsi.
Edy mengatakan, terkait hal ini pihaknya menjadwalkan rapat dengan Disdik, apa disampaikan oleh MKKS ini, tentu akan dipertanyakan ke dinas nanti, akan cari benang merahnya. Sehingga persoalan dikeluhkan tersebut dapat terselesaikan dan juga terperhatikan.
Lebih lanjut dikatakan oleh Ketua Fraksi Demokrat ini, adapun persoalan MKKS itu diantaranya hal Peraturan Gubernur (Pergub) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan, dan banyak hal lainnya.
“Tadi ada semacam kesepakatan awal, kami sudah menawarkan kepada SMA dan SMK Swasta untuk membuat skala prioritas, mana yang ingin diminta ke Dinas,” tuturnya.
Selama ini, swasta memang menerima bantuan, namun berdasarkan kondisi yang ada, bantuan itu dirasa masih kurang. Intinya, Komisi V tidak menginginkan jika SMA dan SMK swasta gulung tikar karena tak mendapat perhatian.
Sementara itu, ditempat sama ini Ketua MKKS Riau, Safrudin, mengatakan, hal itu pihaknya sudah berupaya maksimal di lapangan, namun itu masih saja ada kesenjangan antara negeri dan swasta.
“Kami meminta perhatian dari Komisi V untuk perjuangkan seperti diharapkan,” kata Safrudin.
Dia mengatakan, pada dasarnya untuk kualitas pendidikan di sekolah Swasta tidak kalah dengan negeri. Hanya dalam hal bantuan dana BOSDA masih terjadi kesenjangan. Hal itu yang ketimpangan kucuran dari Provinsi. Dan masih terjadi kesenjangan.
Ia mengatakan, wacana Gubernur Riau Syamsuar itu akan membuka sekolah-sekolah baru baik SMA dan SMK tahun 2023 mendatang, maka pihaknya minta komisi V DPRD Riau agar memperhati sekolah-sekolah yang sudah ada disaat ini. Diharapkan itu sama-sama berjalan sesuai Tupoksi.**Rul