DERAKPOST.COM – Ade Hartati Rahmat dari anggota DPRD Provinsi Riau berasal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pekanbaru, meminta Pj Wali Kota (Wako) Pekanbaru Risnandar Mahiwa didesak dan menegur Sekretaris Daerah (Sekda) Indra Pomi.
Hal itu, disampaikanya kepada wartawan di Pekanbaru, Selasa (9/7/2024). “Diminta pada Pj Wako Pekanbaru, Pak Risnandar Mahiwa agar menegur Sekda Pekanbaru Indra Pomi itu, sebab yang bersangkutan berperilaku politikus, di mana seharusnya berperilaku birokrat,” sebutnya.
Ade Hartati yang merupa anggota DPRD Pekanbaru periode 2014-2019 ini, lantas membeberkan tindakan Sekda Pekanbaru Indra Pomi yang belakangan ini dianggap berperilaku politikus dan bisa memalukan Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Pak Sekda Indra Pomi ‘mengumbar’ persoalan kas daerah Kota Pekanbaru ke publik, dapat ditengarai sebagai bentuk ketidakbecusannya sendiri sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tegas Ade Hartati.
Tindakan Indra Pomi Nst selaku orang nomor satu di birokrat Pemko Pekanbaru, kecam anggota DPRD Provinsi Riau dua periode ini, lebih cenderung berperilaku layaknya politisi
“Persoalan kas daerah diumbar ke media, ke publik, kemudian memperbaikinya sendiri, seakan persoalan tersebut ditanganinya dengan jabatan yang sedang diembannya,” sebut Ade Hartati.
Selaku politisi dan sekaligus warga kota Pekanbaru, Ade Hartati merasa miris membaca berita tentang anggaran kas daerah; namun beberapa saat muncul berita baru, seakan semua telah dilakukan penyelesaiannya.
Dia menegaskan apa yang dilakukan itu merupakan tindakan yang tidak mencerminkan tugas Sekda sebagai Ketua Tim TAPD, seakan-akan ingin mengatakan dirinya tidak becus untuk pekerjaan dan tanggungjawab tersebut.
Menurutnya, politik anggaran pemerintah daerah selama ini –sejauh pengalamannya menjadi anggota legislatif di Pekanbaru–, pengganggaran harus dilakukan untuk satu tahun anggaran; melihat kondisi keuangan daerah.
Dan jika Sekda atau Pj Wali Kota Pekanbaru mau jujur dengan ilmu yang mereka miliki, kondisi keuangan Kota Pekanbaru, tidak bisa dilihat secara periodik (2 tahun ke belakang), namun harus dilihat histori APBD-nya, bebernya.
“Dan semua orang yang memahami kondisi kota tercinta kita ini banyak yang sadar bahwa, keguncangan anggaran Pekanbaru sudah terbaca sejak kurun waktu tujuh tahun terakhir, dan bukan baru-baru ini,” pungkas Ade Hartati.
Seperti pernah diberitakan, Pemko Pekanbaru tidak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk belanja pegawai. Justru, PAD itu digunakan untuk pembangunan.
“Kemendagri memperkenankan belanja pegawai 30 persen dari total APBD. Biasanya, belanja pegawai itu kami ambil dari dana lokasi umum (DAU),” kata Sekda Pekanbaru, Indra Pomi Nst, di Hotel Bono Pekanbaru, Rabu (6/3/2024) lalu.
Pemko Pekanbaru memiliki banyak pegawai dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Dalam penyusunan APBD 2024, belanja pegawai sempat menyentuh 34 persen. (Dairul)