DERAKPOST.COM –Bupati Pelalawan Zukri Misran telah menemui ribuan massa aksi di depan Kantor Gubernur Riau. Hal itu setelah lebih dari dua jam massa ini menyampaikan orasi yang menuntut akan kejelasan terkait relokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
Dalam kesempatan itu, Bupati Zukri sudah menyampaikan dihadapan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP), bahwasa pihaknya ini sedang mencari solusi terbaik menyelesaikan atas hal persoalan tengah dihadapi masyarakat Pelalawan.
“Saya paham kehadirany bapak dan ibu di sini dalam memperjuangkan hak dan demi kesejahteraan. Saya tidak ingin rakyat saya sakit dan penuh kecemasan. Saya akan cari solusi yang terbaik, saya tidak akan tinggal diam,” kata dia pada Rabu (18/6/2025).
Dirinya juga berpesan kepada massa aksi yang membawa anak balita untuk mencari tempat berteduh, agar tidak terlalu lama terpapar sinar matahari langsung. Katanya,
semua akan ada jalan keluarnya. Karena ini ada solusinya.
Diketahui berita sebelumnya. Ribuan massa yang tergabung di AMMP menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Kantor Gubernur Riau pada Rabu pagi (18/6/2025). Mereka yang secara tegas menuntut peninjauan ulang terhadap rencana relokasi kawasan hutan TNTN tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk perlawanan dari masyarakat yang telah lama melakukan usaha perkebunan di kawasan TNTN dan kini dihadapkan pada rencana pemindahan paksa.
Petugas gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Riau melakukan pengawalan ketat, menyiagakan kendaraan water canon, ambulans, serta memasang kawat berduri di sekitar gerbang Kantor Gubernur untuk mengantisipasi penerobosan.
Koordinator umum aksi, Wandri Saputra Simbolon, dalam orasinya menegaskan bahwa massa akan tetap bertahan dan menolak direlokasi dari tempat tinggal mereka saat ini.
“Kami memohon kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Bupati, dan Bapak Kapolres untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan pimpinan pusat, baik dengan Bapak Presiden maupun dengan Komisi terkait di DPR RI,” katanya.
Wandri juga mendesak pemerintah provinsi dan daerah untuk menjadi garda terdepan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi mereka di Riau.
“Kami meminta agar dalam waktu 7 x 24 jam ke depan, kami diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di Istana Negara. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, maka akan menduduki kantor gubernur ini hingga tuntutan direspons secara serius,” ujarnya. (Dairul)