DERAKPOST.COM – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, tidak ada aturan dalam konstitusi yang mengatur bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
Hal itu disampaikan Doli merespons kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden RI Prabowo Subianto. “Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu,” ujar Doli di Gedung DPR RI, dikutip dari laman Kompas
Menurut Doli, jika Gibran memang benar-benar ingin mengundurkan diri, keputusan itu seharusnya disampaikan kepada publik. Katanya, pengunduran diri itu seyogyanya disampaikan ke publik, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri.
Doli menegaskan, jika pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, DPR akan menjadi salah satu institusi yang menyikapinya. “Nah justru kalau ya kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi, ya, tentang pengunduran diri,” kata dia.
Doli kembali menekankan bahwa Presiden bukan pihak menentukan pengunduran diri wakil presiden. D sisi lain, Doli menjelaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangannya untuk menolak seseorang itu menyatakan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Menurut dia, pengunduran diri wakil presiden termasuk dalam ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
“Ya, saya kira tidak punya kewenangannya juga. Ya kalau misalnya itu ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada Pasal 8 itu lho,” ujarnya. Doli menyebut, Pasal 8 mengatur sejumlah kondisi yang menyebabkan presiden atau wakil presiden berhenti dari jabatannya, termasuk meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan.
Diberitakan itu sebelumnya. Gibran sudah sampaikan niat mundur kepada Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa kalau Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo. Prasetyo mengatakan, Gibran sampaikan niat tersebut saat bertemu Prabowo di Istana pada Selasa pagi.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. “Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo.
Namun, Prasetyo menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Baca juga: Golkar: Gibran Seharusnya Umumkan ke Publik jika Memang Mau Mundur Gibran kemudian meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Adapun polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran yang digunakan untuk pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Putusan tersebut tercatat dalam perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. (Dairul)