DERAKPOST.COM – Mantan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal ini digugat Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji, dimana selama ini juga menaungi Universitas Lancang Kuning (Unilak). Gugatan terkait perubahan status kepengurusan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji tersebut.
Sebagaimana diketahui gugatan itu, dibuat pihaknya Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Riau. Gugatan dilayangkan karena Rusli Zainal yang diduga mengubah kedudukan dewan pembina yayasan. Yaitu,
sebelumnya melekat halnya jabatan Gubri, tetapi menjadi atas nama pribadi.
Padahal, menurut pihak penggugat, posisi tersebut, sejak awal didasar pada jabatan Gubernur Riau ataupun bersifat ex-officio. “Pada saat ini, gugatan yang kita pandang sebagai perbuatan melawan hukum, yang telah memasuki tahapan mediasi pertama. Ini pertemuan perdana bertempat Kantor PN Pekanbaru,” kata Tabrani Al-Indragiri.
Ketua LP-KPK ini mengatakan, pada saat ini proses mediasi dijadwal berlangsung selama empat kali pertemuan, tiap Rabu dalam kurun waktu satu bulan. Jika nanti mediasi tidak menghasilkan kesepakatan dalam perkara tersebut, maka hal ini akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.
Dalam materi gugatannya, LP-KPK Komda Riau menguraikan hal sejumlah persoalan terkait sejarah pendirianya, kepengurusan dan pengelolaan aset Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Penggugat ini menyebutkan, Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji didirikan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 135/VI/1982 tertanggal 8 Juni 1982, pada masa Gubernur H Imam Munandar.
Yayasan tersebut dibentuk untuk bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti luas, termasuk juga mendirikan sekolah, akademi, perguruan tinggi hingga universitas. Karena yang berada di bawah naunganya dari Pemerintah Provinsi Riau, kepemimpinan yayasan disebut mengikuti jabatan Gubri sedang menjabat.
Pola tersebut, menurut penggugat, berlangsung dalam setiap pergantian kepala daerah. Bahkan, penyerahan jabatan Ketua Umum Yayasan dari Gubernur H Saleh Djasit kepada Rusli Zainal pada 21 November 2003 tercatat dalam Berita Acara Serah Terima Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji Pekanbaru Nomor 68/YASRAH/A1/XI/2003.
“Nah inikan siklus, artinya setiap jabatan berganti dalam hal ini Gubernur Riau,” ujar Tabrani lagi. Namun, ujarnya pada tanggal 8 September 2005, ketika masih menjabat Gubernur Riau, Rusli Zainal ini menerbitkan Keputusan Gubernur Riau dengan Nomor Kpts.430/IX/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Yayasan Raja Ali Haji Periode 2005-2010.
Dan melalui keputusan tersebut, dilakukan perubahan kepengurusan, termasuk yang menempatkan Rusli Zainal adalah sebagai pembina yayasan. Perubahan itu kemudian juga ditindaklanjuti melalui Akta Nomor 85 tanggal 14 Juni 2006 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Raja Ali Haji. Akta tersebut, dituliskan masa jabatan pembina disebut tidak ditentukan lamanya.
Penggugat menilai perubahannya tersebut menjadi persoalan karena kedudukan yang semula melekat itu pada jabatan Gubernur Riau, tetapi berubah menjadi posisi pribadi. Sehingga, yang tidak lagi otomatis beralih kepada gubernur berikutnya. “Nach hal ini atau dari sini persoalanya. Karena itu, hari ini kita melakukan gugatan diawali dengan tahapan mediasi,” jelas Tabrani.
Tim kuasa Hukum LP-KPK, Abdur Rahman SH MH menyatakan, selain pada persoalan kepengurusan, LP-KPK juga ada menyoroti asal-usul kekayaan yayasan. Dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Akta Nomor 85 Tahun 2006, yang disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan awal berupa uang tunai sebesar Rp13 miliar berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.
Yayasan Raja Ali Haji ini menjadi lembaga mendirikanya Universitas Lancang Kuning pada 1982. Perguruan tinggi itu hingga kini terus berkembang dalam bidang akademik, penelitian, pengembanganya sumber daya manusia dan pembangunan. “Atas didasar itu kami dari pihak penggugat pertanyakan pengelolaannya serta status aset yayasan. Seharusnya, itu tetap berada pengawasan Pemerintah Provinsi Riau, bukan pribadi,“ tegasnya.
LP-KPK ini menduga perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pada yayasan, termasuk perubahan melalui Akta Nomor 56 tanggal 30 September 2016, itu telah menghilangkan halnya keterlibatanya dari pemerintah daerah, dalam pengelolaan yayasan. Perubahan adalah pada susunan pembina, pengurus dan pengawas yayasan tersebut. Ini yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016.
Sebagaimana halnya ditetapkan didalam rilis. Sementara Fajriah Nurul Mayang Sari, SH MH merupa dari kuasa Hukum LP-KPK meminta pada pemerintah daerah segera mengambil langkah hukum untuk menguji keabsahan perubahan pada akta yayasan tersebut. Penggugat berpendapat, bahwa perubahan itu diduga cacat prosedur dan didasar pada keterangan tidak benar.
Maka sebutnya, hal itu dapat dimintakan pembatalannya yakni melalui mekanisme hukum. Selain itu, penggugat juga menilai Pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait itu seharusnya dapat mengambil langkah untuk menjaga serta mengamankan aset dianggap berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat. (Redaksi)