DERAKPOST.COM – Sawah mengering di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yaitu selama tiga bulan terakhir, membongkar kelalaian tata kelola irigasi di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.
Merespons kondisi krisis air membebani petani itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Arnold Aristoteles Paplapna untuk mencopot Kepala BBWS Citarum Abdul Ghoni Majdi beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (Satker) terkait.
Sikap keras tersebut disampaikan Menteri PU saat meninjau langsung kondisi jaringan irigasi dan lahan pertanian yang mengalami kekeringan di wilayah Kabupaten Karawang, Sabtu (26/9/2026).
Sawah Kering, Petani Beli Pompa Sendiri
Dalam inspeksi lapangan, Menteri PU mendapati saluran hidrasi dan jaringan irigasi yang tertutup tanah akibat ketiadaan pemeliharaan dan operasi rutin oleh pihak balai. Dikutip dari laman Kompas. Akibatnya, pasokan air ke areal pesawahan terhenti total hingga menyebab kekeringan meluas.
Di beberapa titik yang masih memiliki pasokan air terbatas, para petani terpaksa merogoh kocek pribadi untuk membeli mesin pompa dan selang agar air sampai ke sawah mereka.
“Petani yang sawahnya masih on itu keadaannya harus beli pompa dan selang sendiri. Kita tidak boleh begitu. Sebagai negara, kita wajib ada di depan petani,” tegas Dody saat memberikan pengarahan kepada Dirjen SDA melalui sambungan telepon seluler di lokasi peninjauan.
Ia juga menyoroti nihilnya kepedulian serta upaya dari jajaran pengelola irigasi setempat dalam menangani sumbatan air. Tidak ada effort sama sekali. Mau jadi apa kalau dibiarkan? Katanya, ini bukan cuma soal sawah kering, tapi soal kehadirannya negara untuk petani.
Pejabat Inkompeten Segera Diganti
Dody menilai jajaran di BBWS Citarum tidak memiliki kepekaan (sense of crisis) terhadap target strategis nasional, khususnya pencapaian swasembada pangan tahun 2026. Ia secara eksplisit menuntut evaluasi total dan perombakan personel dari tingkat PPK, Kasatker, hingga Kepala Balai.
“Ini sudah pasti incompetent, tidak punya sense bahwa kita sedang mengejar swasembada pangan. Kalau tidak sayang lagi sama pejabatnya, ganti semua sampai ke jurunya,” ujar Menteri PU. Ia meingatkan agar bawahannya berhenti menyajikan laporan formalitas yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menurut Dody, pembiaran masalah irigasi hanya akan memicu krisis yang lebih luas dan merugikan publik. “Jangan kasih saya laporan yang bersifat Pemberi Harapan Hampa (PHP). Kita ini pembantu umum, tidak biasa PHP-PHP. Sekarang zaman medsos, masalah di lapangan langsung terlihat terang-benderang,” tambahnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian PU segera menerjunkan tim teknis untuk membersihkan pendangkalan serta memperbaiki fungsi saluran irigasi yang tersumbat di area persawahan Kabupaten Karawang. Langkah ini diambil untuk memastikan aliran air kembali sampai ke sawah-sawah warga secepat mungkin, sekaligus mengevaluasi struktur kepemimpinan dan manajerial di lingkung BBWS Citarum. (Dairul)