DERAKPOST.COM – Wacana pemekaran kabupaten di Provinsi Riau ini, kembali mencuat. Beberapa tokoh masyarakat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, bertemu dengan Komisi I.
Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman. Dalam pertemuan itu, juga hadir tokoh/pemuka masyarakat Riau lintas etnis Seperti ada Syamsul Rakan Chaniago selaku Ketua Tim, Fazar Muhardi (Sekretaris Tim), Manahara Manurung, mantan anggota DPRD Riau, HM Nasir Day Nurdin, Ahmad Syah Harrofie (mantan birokrat Riau).
Ketua Komisi I DPRD Riau Eddy Mohd Yatim mengatakan, untuk ini pihaknya menyambut baik kedatangan inisiator para tokoh masyarakat Riau dalam hal menyuarakan pemekaran kabupaten di Riau. “Dan sebenarnya, soal pemekaran saya sudah berkeliling, khususnya untuk pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Yakni ada Dumai, Pelalawan, Siak, Meranti saya sudah keliling,” kata Eddy, Rabu (10/1/2023).
Menurut dia, pemekaran kabupaten di Riau sudah menjadi hal yang patut untuk dilakukan, dan semua kepala daerah yang akan dimekarkan harus setuju. Dulu katanya, sudah sampaikan wacana pemekaran ke Komisi II DPR RI, namun sayang setelah sampai di sana muncul wacana moratorium sehingga wacana itu tertunda.
Menurut dia, wacana pemekaran ini adalah hal yang memang harus diperjuangkan, demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata khusus untuk wilayah-wilayah desa. Dia katakan, sebelumnya telah ada rencana lima daerah baru atau pemekaran yang telah masuk ke DPRD Riau.
Kelima daerah pemekaran itu kata dia yakni Kota Bagan Batu (Kabupaten Rokan Hulu), Kota Duri (Kabupaten Bengkalis), Rokan Darusalam (Rokan Hulu), Kampar Kiri (Kabupaten Kampar) dan Indragiri Selatan (Kabupaten Indragiri Hilir). “Ini sudah masuk ke dewan sekitar delapan tahun lalu,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Riau Dapil Dumai Abdul Kasim, ungkap, Riau merupakan provinsi dengan SDA yang melimpah, namun pembangunan sangat minim. Maka ungkapnya, harus ada pemekaran yang sebagai pemecah masalah itu, agar pembangunan lebih kencang. Ungkapan yang mendukung pemekaran kabupaten di Riau juga anggota Komisi I lainnya. Seperti halnya itu Suprianto dan Mardianto Manan.
Inisiator dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Tarlaili mengungkap semua pihak khususnya DPRD Riau harus mendukung wacana ini demi kemajuan Riau. “Secara pribadi saya kecewa melihat kita di Riau, kurang peka terhadap wacana pemekaran ini. Tidak tahu apa alasan, padahal wacana ini adalah demi pembangunan dan kemajuan Riau ke depan,” katanya.
Sementara itu Manahara Manurung mengatakan pihaknya mengaku miris melihat jalan-jalan di Riau saat ini masih banyak yang rusak bahkan itu sebagian telah berbentuk seperti kubangan. Kata dia, malu dengan Sumbar yang jalannya mulus-mulus. Malu juga dengan Sumut yang memiliki 33 kabupaten/kota, tapi pembangunan begitu pesat.
Tokoh Indragiri Hilir Ramli Walid ungkap, disaat ini program-program pemerintah belum fokus, dan sehingga tidak terlihat pembangunannya. “Mungkin itu karena anggaran yang minim, namun dengan pemekaran ini akan bisa lebih memacu pembangunan suatu daerah pemekaran atau wilayah baru, itu” katanya.
Sementara itu, Nasrun Effendy dalam pertemuan yang sama mendesak agar kalangan legislator Riau ini, juga turut memperhatikan Tapung yang aebagai wilayah patut dimekarkan. Karena kata dia, Tapung paling pantas dimekarkan, semua kajian itu sudah dilakukan dan sesuai.
Ahmad Syah Harrofie yang juga hadir menambahkan, momentum ini harus menjadi dasar untuk mencapai tujuan pemekaran ini. “Kita semua sepakat untuk memperjuangkan pemekaran di Riau, tujuannya ini untuk pembangunan merata dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Syah. **Rul