DERAKPOST.COM – Sekarang sedang viral isu kebutuhannya hingga 19 ribu ekor sapi dalam program pada Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun itu diklarifikasi Kepala MBG Dadan Hindayana.
Dadan Hindayana meluruskan isu akan hal kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program MBG. Dia pun menegaskan angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, tetapi melainkan hanya simulasi perhitungan.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” ujarnya.
Dikutip dari laman CNNIndonesia. Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, secara tegas menjelaskan perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh SPPG atau dapur MBG itu memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan.
“Dalam praktiknya, kondisi itu tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif,” sebut Dadan. Ia menjelaskan, kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG itu akan bisa mencapai ratusan kilogram.
“Kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 kilogram, itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” ujarnya.
Ia menegaskan menu dalam program MBG tidak hanya terdiri dari daging sapi, melainkan juga mencakup sumber protein lain seperti telur, ayam, dan ikan.
BGN, lanjut Dadan, tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Langkah ini diambil untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan tertentu yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar.
Pengalaman sebelumnya menjadi pertimbangan, salah satunya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.
Dari pengalaman tersebut, BGN kini menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah didorong menyesuaikan menu dengan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat setempat.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” ujar Dadan.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar. (Dairul)