DERAKPOST.COM – Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2026 resmi dibuka di Balai Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pekanbaru, Jumat (21/8/2026). Hal itu sekaligus tempatkan Provinsi Riau sebagai tuan rumah agenda yang dihelat lima hari kedepan.
Kegiatan yang mengusung tema “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis”, agenda nasional berlangsung hingga 25 Agustus 2026 ini menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat gerakan pemulihan lingkungan hidup sekaligus mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan.
Kegiatan ataupun agenda Pekan Rakyat Lingkungan Hidup ini Gedung LAMR. Ini turut hadir itu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, jajaran dari LAMR, dan unsur Forkopimda.
Sementara itu, dari WALHI Nasional, hadir Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Evan Sembiring, Ketua WALHI Riau Eko Yunanda, perwakilan WALHI Indonesia, masyarakat adat yang tersebar di sejumlah provinsi di Sumatera seperti Riau, Jambi, Aceh, Bengkulu, Bangka Belitung.
Dalam sambutannya Ketua WALHI Riau Eko Yunanda mengatakan, kegiatan ditaja adalah merupakan agenda tahunan WALHI, dan menunjukan Riau sebagai tuan rumah pelaksana Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2026. Ia lebih lanjut menjelaskan, kegiatan bukan hanya rapat tahunan pengurus WALHI, namun sebagai ruang konsolidasi untuk berjuang bersama bagi kelangsungan lingkungan hidup.
“Ini bukan hanya agenda tahunan saja, tapi ini kesempatan untuk perkuat konsolidasi, dan berjuang bersama untuk kelangsungan lingkungan hidup dan juga kegiatan sosial lainnya,” jelas Eko Yunanda. Ia mengatakan berbicara lingkungan hidup berarti bicara masa depan agar lingkungan hidup bisa dinikmati oleh generasi masa depan Saat ini 60% lingkungan hidup seperti kawasan hutan sudah dikuasai industri ekstraktif
Sementara itu, Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengapresiasi hal kegiatan yang dilaksanakan WALHI. Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan bahwa status siaga kebakaran hutan dan lahan di Riau, hingga November 2026. Hal itu, sebagai antisipasi karhutla ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait untuk mencegah dan menekan Karhutla.
“Kita apresiasi kegiatan tahunan WALHI ini, dan terimakasih sudah menunjuk Riau sebagai tuan rumah pelaksananya. Saat ini kita berada dalam status siaga karhutla hingga November 2026. Sebagai langkah nyata Pemprov Riau untuk mengatasi masalah ekologis, salah satunya adalah memperbaiki lahan gambut yang sudah semakin berkurang,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, jugamenyoroti penting perubahan paradigma pemerintah merumuskan kebijakan pembangunan itu yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta masyarakat adat. Ini menurut Bima, kebijakan pembangunan itu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat yang punya hubungan erat dengan hutan, tanah, serta sumber daya alam di wilayahnya.
Ia menegaskan, bahwasa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat perlu menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka. Bima ini juga menilai kepala daerah itu memiliki posisi strategis dalam mehadirkan kebijakan menghormati nilai-nilai budaya, melindungi wilayah adat, serta mempercepat hal proses pengakuan masyarakat adat melalui berbagai regulasi di daerah.
“Bukan hanya manusia menjaga alam, tapi manusia bersatu dengan alam,” ujar Bima. Ia pun berharap KNLH WALHI 2026 dapat melahirkan hal gagasan dan rekomendasi yang nantinya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil. Hal kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai penting agar upaya pada pemulihan lingkungan tidak berhenti tataran wacana, tetapi diterjemahkan ini menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
Senada itu dipaparkan Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, dalam kata sambutannya. Agenda digelar WALHI juga sebagai evaluasi terhadap pemulihan lingkungan di daerah. Artinya, contoh dan langkah yang baik dalam halnya mengatasi masalah lingkungan. Kita harapkan WALHI ini bisa mengawal dan memberikan kerja nyata untuk lingkungan hidup di Indonesia dan di daerah.
Ia mengatakan saat ini masalah karhutla di Riau juga sudah semakin berkurang, disaat ini kebakaran di lahan konsesi juga sudah jarang dijumpai. “Kita bisa lihat untuk saat ini yang terbakar itu kawasan hutan. Tidak lagi kawasan konsesi. Artinya perusahaan itu sudah menunjukkan komitmennya dan patuh pada perintah negara, dan saya juga harap hal ini bisa dipertahankan,” pungkas Jumhur mengakhiri. (Dairul)