RIAU sering digambarkan sebagai anak sultan: tanahnya penuh sawit seluas cakrawala, sumur minyak yang mengalir sejak zaman kolonial, dan kontribusi besar terhadap devisa nasional. Namun di balik kekayaan itu, ironinya kehidupan banyak warga masih tersendat: listrik yang harus dibayar dengan perjuangan, jalan berlubang yang menjadi rutinitas sopir lokal, dan APBD yang tiap akhir tahun berujung defisit yang diciptakan sendiri.
Saat kita memasuki 2026, bukan ramalan ekonomi yang dibutuhkan, tetapi diagnosis tajam dan solusi konkret.
1. Anggaran & Defisit: Ritual Tahunan yang Harus Berakhir
Riau memproduksi minyak dan sawit dalam jumlah besar, tapi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pusat mengecil drastis. Pada 2025, total DBH Migas yang mengalir ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Riau mencapai sekitar Rp2,63 triliun, naik tipis dari 2024 tetapi masih jauh dari proporsi potensi besar wilayah penghasil migas. Provinsi sendiri hanya mendapat Rp342,4 miliar dari jumlah itu.
Lebih parah lagi, alokasi DBH Migas dipangkas lebih dari separuh untuk 2026, tersisa sekitar Rp1,17 triliun secara keseluruhan—penurunan yang berpotensi menggerus belanja pembangunan daerah dan memperburuk defisit fiskal pemerintahan lokal.
Ibarat kata orang Melayu: “air pasang disangka penuh, surut datang barulah tahu”. Ketika transfer pusat menyusut, barulah terlihat betapa rapuhnya fondasi fiskal daerah.
Tak heran bila APBD Riau sering “pusing kepala”: bukan karena kurang uang, tetapi karena ketergantungan pada transfer pusat yang fluktuatif dan belanja rutin yang masih boros. Hal ini harus dihentikan dengan mekanisme pengelolaan anggaran yang lebih cerdas dan perjanjian fiskal yang lebih adil dengan pusat.
2. Transparansi: Mencegah KPK Datang Reuni
Riau punya sejarah birokrasi yang kurang bersih—beberapa kepala daerah pernah berurusan dengan hukum terkait korupsi. Ini bukan sekadar stigma: tanpa transparansi nyata, kolusi dan pemborosan akan terus terjadi.
Orang Melayu bilang, “kalau rumah sudah bocor, jangan disalahkan hujan”. Transparansi setengah hati hanya memperbesar kebocoran.
Transparansi bukan hanya unggahan PDF laporan; data real-time tentang proyek, pengadaan, perizinan, bahkan evaluasi kinerja OPD harus terbuka untuk publik. Tanpa itu, ruang-ruang gelap birokrasi akan terus menghisap dana rakyat, membuat rakyat semakin skeptis.
3. PAD: Stop Mengejar Teri, Biarkan Pausnya Tidak Lolos
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau masih terlalu bergantung pada sektor kecil seperti pajak kendaraan atau biaya keterlambatan pajak. Padahal peluang utama ada pada perusahaan besar — sawit, migas, dan logistik. Banyak perusahaan memanipulasi data luasan lahan, mengakali pajak air permukaan, dan menurunkan kontribusinya ke daerah.
Lebih dari 1 juta hektare kebun sawit di kawasan hutan Provinsi Riau masih bermasalah dari sisi fiskal, menunjukkan potensi pendapatan yang bocor setiap tahunnya. Ini bukan masalah kecil—ratusan miliar rupiah bisa saja hilang di sektor ini. Solusi jangka panjang harus fokus pada kepatuhan fiskal korporasi besar, bukan hanya mengejar PAD dari sektor mikro yang lebih mudah dijangkau.
Pantun Melayu mengingatkan:
Pergi ke ladang menanam serai,
pulang ke rumah membawa padi;
kalau yang besar dibiarkan lari,
yang kecil diperas sampai mati.
4. Pendidikan & SDM: Jangan Lagi Jadi Tamu di Rumah Sendiri
Ironi lain: ladang minyak dan kebun sawit terbesar ada di Riau, namun keahlian teknis tetap didatangkan dari luar daerah atau luar negeri. Data BPS Riau menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Riau pada Agustus 2025 mencapai sekitar 4,16%, relatif tinggi untuk provinsi penghasil SDA besar, dan menunjukkan persoalan menyerap tenaga kerja lokal ke dalam industri bernilai tambah.
Solusi: pendidikan vokasi yang disinkronkan dengan kebutuhan industri. Bukan sekadar politeknik biasa; tetapi Politeknik Migas, Akademi Oleokimia, hingga pelatihan industri 4.0 yang didukung skema CSR produktif dari perusahaan besar di sektor mereka masing-masing. Ini bisa memutus lingkaran “putra daerah hanya jadi satpam dan operator”.
5. Infrastruktur: Wisata Offroad Gratis Setiap Hari
Infrastruktur jalan di Riau sering ditagih oleh warga sebagai wisata offroad gratis: berlubang, becek, dan rusak parah akibat truk ODOL (over-dimension over-load). Penegakan aturan selama ini hanya berupa spanduk dan himbauan — bukan tindakan yang efektif.
Solusinya harus menggunakan teknologi: jembatan timbang digital, sensor beban otomatis, sanksi yang benar-benar efektif, serta kewajiban perusahaan logistik membangun dan merawat jalan yang mereka gunakan. Investor global tidak akan datang bila logistik masih seperti medan offroad.
6. Hilirisasi & Prabowo: Saatnya Menagih Janji
Presiden Prabowo telah berbicara tentang hilirisasi industri nasional, termasuk pengembangan biodiesel B50–B100 yang membutuhkan bahan baku dari kelapa sawit. Ironisnya, Riau sebagai produsen CPO terbesar di Indonesia justru tidak mendapatkan dampak hilirisasi secara proporsional: pabrik dan fasilitas hilir sering dibangun di luar Riau.
Ibarat Pepatah Melayu : “Kalau benang dari sehelai, kain jangan dijahit di rumah orang.”
Ini harus berubah. Riau berhak menuntut: kawasan industri dengan pelabuhan terpadu, fasilitas energi, dan rantai nilai hilir yang lengkap. Jika tidak, Riau akan terus menjadi sapi perah yang susunya diambil, sementara yang tersisa hanya limbah dan jalan rusak.
Optimisme yang Was-Was
Menuju 2026, Riau berdiri di persimpangan jalan: bisa menjadi contoh transformasi dari ekonomi ekstraktif menjadi manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi — atau kembali pada rutinitas lama yang membuat rakyat “sesak napas” di tengah kekayaan sendiri.
Rakyat tidak butuh janji manis. Mereka butuh jalan mulus, bukan alasan mulus. Mereka butuh transparansi yang nyata, bukan halusinasi data. Mereka butuh birokrasi yang melayani, bukan birokrat yang meminta dilayani.
Pepatah Melayu menutup dengan bijak : “negeri kuat karena adat, adat hidup karena amanah.”
Penulis: Heri Susanto
*Pemerhati Sosial