DERAKPOST.COM – Protes keras yang kotroversial Bupati Kepulauan Meranti, M Adil kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, pusat itu dinilai memang sudah seharusnya lebih memperhatikan keluhan-keluhan dari daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Humas Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Riau, Zulkarnain Kadir. Dia mengatakan bahwa selama ini diketahui itu memang pusat terhadap daerah itu seperti pekak dan buta terhadap hak-hak daerah.
“Kita melihat dari substansinya lah, jangan lihat narasi protes itu dari tidak bermoral dan tidak beradabnya, tapi harus dilihat substantinya. Konteksnya itu mencari keadilan untuk daerah,” kata Zulkarnain Kadir, Rabu (14/12/2022).
Dikutip dari Cakaplah. Terhadap hal itu, kata pria yang akrab disapa ZK ini, pemerintah pusat juga harus berfikir berapa sumbangsih Riau untuk pusat, dan berapa yang dikembalikan pusat untuk Riau.
“Lebih dari 60 tahun Riau ini, cara baik dan bermoral, hasilnya begitu – begitu saja. Jadi jangan lihat narasi tidak bermoralnya, tapi konteks yang diperjuangkannya. Mungkin orang Riau bicara begitu sudah bosan berbaik – baik, dan bisa jadi dengan kasar pun tak dapat. Dapat itu dapat, tapi kan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan Riau selama ini,” cakapnya.
Dia juga meminta pusat turun ke daerah-daerah penghasil agar bisa memberi putusan yang lebih baik terkait dana perimbangan daerah dari pusat.
“Jadi kalau bisa pusat itu merenunglah. Jangan lihat daerah itu dari Jakarta, jangan lihat dari peta, tapi turun lah ke daerah. Lihat ada berapa ribu desa di Riau. Tidak hanya ke Riau tapi ke semua daerah penghasil yang ada DBH Migas dan Batu Bara. Sawit juga. Kalau misalnya selama ini pembagiannya 85 persen pusat dan 15 persen ke daerah, maka coba lah 60 ke 40. Tak usahlah 50 – 50, tapi 60 – 40 aja jadilah,” tegasnya.
Sebelumnya, pernyataan Bupati Kepulauan Meranti Muhamad Adil yang merasa daerahnya diperlakukan tidak adil dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Rapat Koordinasi Nasional Optimalisasi Pendapatan Daerah, menuai kontroversi. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Bupati Adil, Senin (12/12/2022).
Sebagaimana diketahui, Bupati Muhammad Adil menyampaikan kritik kepada Kementerian Keuangan saat menghadiri Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah di Pekanbaru pada pekan lalu. Saat menyampaikan kritiknya, Bupati Adil sempat menyebut jajaran Kemenkeu berisi iblis atau setan. **Rul