DERAKPOST.COM – Kepemimpinan dari Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto, disaat ini terus melakukan pembenahan di BUMD. Hal itu komitmen akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD belum berikan kontribusi optimal. Khususnya, pendapatan daerah.
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) ini, punya komitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD yang dinilai belum berikan kontribusi optimal itu terhadap pendapatan daerah. Evaluasi inipun mencakup berbagai aspek strategis. Yakni itu, mulai dari kinerja manajemen hingga efisiensi operasional di perusahaan,” ujarnya.
Hariyanto pun, secara terbuka mengkritisi kondisi sejumlah BUMD yang justru dinilai menjadi beban keuangan daerah. Menurut dia, keberadaan BUMD seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebaliknya yang sudah dianggarkan dana itu main habis.
“Terhadap PT SPR dan PT PIR, seharusnya itu bisa memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis. Yang diketahui tak ada pendapatan. Misalnya itu ada SPR Langgak yang belum nampak hasilnya, tapi struktur organisasinya makin banyak,” ujarnya saat memberikan keterangan.
Ia menjelaskan, salah satu dari persoalan utama ditemukan itu ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan hal kinerja keuangan. Penambahan jabatan serta biaya operasional yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan dinilai tidak sehat dan berpotensi mengancam keberlanjutan BUMD.
“Masalah inilah yang harus kita selesaikan ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup,” ujarnya.
Plt Gubernur Riau juga menekankan pentingnya profesionalisme para direktur BUMD dalam menjalankan amanah. Ia mengingatkan agar pimpinan perusahaan daerah lebih berfokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan, bukan justru menambah beban belanja.
“Saya berharap direkturnya itu dapat bekerja dengan baik. Bukan belum apa-apa, malah minta beli mobil. Kalau begitu gimana mau maju pendapatan dan hasilnya,” katanya.
Selain PT SPR dan PT PIR, perhatian serius juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). SF Hariyanto menilai tata kelola BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama terkait belum lengkapnya struktur pengurus.
“Begitu juga BRKS, sampai sekarang belum jadi keluar hasil pansel. Direksinya gak ada, komisarisnya gak ada, itu jelas salah. Ini melanggar aturan, artinya nanti kita sempurnakan dulu,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan bahwa BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan besar bagi daerah. Namun, kontribusi tersebut kini mengalami penurunan signifikan.
“BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliar, bahkan sempat 500 miliar pernah. Sekarang cuma 80 miliar,” terangnya.
Plt Gubernur juga menyoroti ketidakseimbangan antara jumlah jaringan layanan dengan pendapatan yang dihasilkan. Banyaknya gerai yang dimiliki BRKS dinilai tidak sebanding dengan kontribusi keuangan yang diberikan kepada daerah.
“Sementara gerainya banyak, tapi pendapatan gak ada. Ini perlu dikaji,” ujarnya dikutip dari MCRiau.
Ke depan, Pemprov Riau akan melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional BRKS untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan efisien dan efektif.
“Ke mana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan,” katanya.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap seluruh BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah, meningkatkan PAD, serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.
“Kita sama-sama bergerak, sama-sama berdoa, semoga permasalahan BUMD bisa cepat terselesaikan di tahun depan,” pungkasnya. (Dairul)