DERAKPOST.COM – Anggaran Porprov Riau X digelar di Kabupaten Kuansing, ini kurang Rp2,4 miliar. Maka, Pemkab Kuansing itu kekeh dengan cabor yang ada venue saja.
Hal itu terungkap pada rapat finalisasi persiapan Porprov X Riau, di Pekanbaru, Kamis (13/10/2022), dihadiri langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing Suhardiman Amby, dan Sekda Kuansing Dedy Sambudi, Ketua Umum KONI Riau, Iskandar Hoesin, dan Ketua Tim Wasrah Sanusi Anwar.
Dalam rapat membahas kesiapan tuan rumah dari Kabupaten Kuansing. Sebab mengingat waktu pelaksanaan Porprov yang tak sampai satu bulan lagi. Sedang hal kepastian keikutsertaan dari cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kuansing masih belum jelas.
Terkait persiapan, Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby mengatakan, ada beberapa hal dampak tidak disetujuinya APBD Perubahan Kabupaten Kuansing 2022. Hal itu berimbas terhadap pelaksanaan Porprov Riau yang masih membutuhkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar.
Namun, setelah dilakukan efesiensi, sehingga menjadi Rp2,4 miliar yang diajukan pada APBD Perubahan Kuansing untuk pelaksanaan Porprov. Akan tetapi jumlah itu ternyata tidak disetujui DPRD Kuansing.
Karena itu, makanya Pemkab Kuansing harus mencari langkah agar kekurangan Rp2,4 miliar itu bisa terpenuhi sehingga pelaksanaan Porprov ini berjalan lancar. Ada opsi yang rasional mendapatkanya Rp2,4 miliar tersebut yaitu dengan cara memakai atau melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Mungkin nanti pak ketua umum KONI bisa berkoordinasi dengan bank riau atau BRK, RAPP, indah kiat dan lain-lain. Kecil lah uang segitu. Kami event pacu jalur aja dapat sekian miliar kok dengan uang segitu. Intinya tergantunglah kecepatan teman-teman bekerja di KONI provinsi riau,” sebut Suhardiman Amby.
Menurutnya, Kuansing sebagai tuan rumah intinya siap melaksanakan Porprov sepanjang tidak menabrak aturan yang berlaku. Kalau ada aturan yang ditabrak pihaknya angkat tangan. Maka, phaknya hanya bisa melakukan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Apa lagi ada opsi, jika Kuansing tak siap dengan beberapa venue cabor, maka akan dilaksanakan di Pekanbaru.
“Kan aneh juga, acaranya di Kuansing locusnya di Kota Pekanbaru, SPJ-nya Kuansing. Nah, ini akan konsultasikan dulu dengan BPK. Kalau nanti kata BPK boleh, go ahead. Kalau nanti kata BPK tidak boleh ya apa yang bisa. Intinya ini Kuansing ingin melaksana semuanya sepanjang tak ada pelanggaran aturan yang berlaku. Artinya itu payung hukum harus jelas.
Ia menyebut, kekurangan dana sebesar Rp2,4 miliar untuk penyelenggaraannya Porprov tersebut nantinya akan diguna untuk bisa pembelian peralatan seperti matras, pembelian bola, pembelian peralatan yang mungkin masih kurang, pembelian perahu karet dan lainnya.
“Uang Rp2,4 miliar itu diperuntukkanya untuk pembelian peralatan. Sebelumnya itu anggarkan di APBD-P yang angkanya sebelumnya Rp4,5 miliar, namun karena diefesiensi-efesiensi, jadi hingga Rp2,4 miliar, tetapi tidak disetujui. Kita pun tak tahu apa persoalanya, tugas kami sama sekda sudah masuk sesuai ketentuanya UU kita penuhi. Persoalan tidak disetujui kita tidak tahu,” sebutnya.
Mantan anggota DPRD Riau ini ungkap, pada intinya mau program gubenur jadi sukses. Porprov gawenya provinsi, dan Kuansing ini hanya sebagai tuan rumah pelaksananya saja. Kebetulan saja ada venue punya semuanya. Intinya dalam ini, mendukung pelaksanaanya Porprov sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku.
Dia menyarankan, kalau tidak ada Rp2,4 miliar tersebut, Porprov tetap dilaksana, dan tetapi dilaksanakan sesuai dengan keuangan yang ada. Jangan dipaksakan jika ujungnya nanti ternyata ada aturan yang dilanggar. Maka, pihaknya jadwal konsultasi ke BPK dengan BPKP.
Kesempatan itu, Suhardiman Amby juga mengatakan, kalau mau juga hanya dua cabor yang tidak ada venue di Kuansing, yakni panjat tebing dan renang. “Jikalau mau renang dilaksanakanya di Kuansing bisa sih. Dibuat di Sungai Kuantan, lebih asik nengoknya. Untuk venue sudah 93 persen,” katanya bercanda. **Rul