DERAKPOST.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran pemberiannya dana pensiun hingga berbagai jaminan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, TNI, dan Polri sebesar Rp156,4 triliun.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI.
Dalam paparan Isa, anggaran Rp156,4 triliun termasuk program pengelolaan transaksi khusus. Rincianya kebijakan pemenuhan kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun termasuk pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri.
“Kedua pemenuhan kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja melalui pembayaran iuran Jamkes, JKK, JKM, bagi ASN, TNI, Polri,” jelas paparan Isa, di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (20/9/2022), yang dikutip dari Detikcom.
Anggaran itu juga termasuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi/lembaga internasional. Yang kemudian juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema KPBU.
“Kelima pembayaran pembiayaan operasional penyelenggaraan manfaat pensiun dan pembayaran selisih harga beras Bulog dan keenam penggantian biaya dan margin investasi pemerintah,” tulisnya Isa dalam paparan. Tambahnya hal pengelolaanya transaksi khusus ini tetap Rp 156,4 triliun (pada RAPBN 2023) tetap Rp 156,4 triliun (yang diusulkan pada panja). **Rul