DERAKPOST.COM – Delegasi dari pihak Pemerintah China dilarang menghadiri pemakamanya Ratu Elizabeth II. Ketua House of Commons Sir Lindsay Hoyle menolak kehadiranya delegasi China, karena mereka menjatuhkan sanksi terhadap anggota parlemen Inggris.
Tahun lalu, China memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset kepada sembilan warga Inggris termasuk tujuh anggota parlemen. Sanksi ini sebagai tanggapan atas pernyataan mereka yang menuduh Beijing menganiaya Muslim Uighur di Xinjiang. Langkah ini menyebabkan duta besar China untuk Inggris dan seluruh delegasi pemerintah China dilarang menghadiri pemakaman Ratu.
Menurut buku peraturan parlemen Erskine May, pada 1965 Ratu Elizabeth II menyetujui bahwa kendali Westminster Hall akan dibagi antara Lord Great Chamberlain yang ditunjuk oleh raja, dan ketua parlemen dari House of Commons atau majelis rendah dan House of Lords atau majelis tinggi.
Tidak ada penyebutan khusus mengenai kontrol akses terhadap negara tertentu. Tetapi undangan untuk pejabat asing di Westminster Hall, biasanya dikeluarkan berdasarkan kesepakatan antara Lord Great Chamberlain, majelis rendah, dan majelis tinggi.
Pada Kamis (15/9/2022) tujuh anggota parlemen dan pejabat lainya, mendesak menteri luar negeri Inggris itu menarik undangan kepada Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II. Mereka mengatakan, tidak pantas bagi pemerintah China untuk hadir di pemakaman ratu, karena catatan hak asasi manusianya.
“Anda tidak dapat memiliki Zaman Keemasan, hubungan normal, dengan sebuah negara yang sekarang telah terungkap melakukan berbagai kekejaman yang dimilikinya, tidak terkecuali genosida terhadap Uighur, penindasan yang terjadi di Tibet untuk 60 hingga 70 tahun terakhir, dan sekarang apa yang kita lihat juga terjadi di Hong Kong,” ujar seorang anggota parlemen, Tim Laughton, dilansir dari BBC News, Jumat (16/9/2022).
Beberapa negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada pejabat China menyusul tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas Uighur. China telah menahan warga Uighur di kamp-kamp penahanan di wilayah Xinjiang. China diduga melakukan penyiksaan, kerja paksa, dan pelecehan seksual terhadap warga Uighur. **Fad