DERAKPOST.COM – Kendati sudah acap diminta kehadiranya anggota DPRD Riau pada agenda Rapat Paripurna. Tetapi ini, tidak juga berubah. Buktinya pada acara
Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2023, Kamis (10/11/2022), masih banyak kursi kosong.
Namun berdasarkan laporan sekretariat yang melakukan absensi anggota DPRD Riau ini, dari jumlah 65 itu, hadir terdata sebanyak 40 orang. Baik ini hadir secara fisik maupun online. Sehingganya, acara Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Yulisman, didampingi Wakil Ketua Agung Nugroho serta Hardianto. Sidang ini dihadir Gubernur Riau Syamsuar, dan serta undangan lainnya.
Sebagaimana pantauan lapangan media ini. Bertempat, di ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Riau, di lantai II. Diketahui, hingga pukul 11.00 WIB, secara fisik ada 18 anggota DPRD Riau ini hadir di dalam sidang paripurna. Sedangkan sisanya ini masih saja tetap mengikuti acara Rapat Paripurna secara online. Namun, hal ini dari yang mengikuti secara online, tidak semua nyala fitur kamera.
Kendati sudah pembukaan paripurna ini, namun minim kehadiran anggota DPRD Riau secara fisik itu kembali jadi sorotan disampaikan Ketua Badan Kehormatan (BK) Ade Agus Hartarto dan juga Ketua Fraksi PKS Markarius Anwar. Karena ini masih berlanjut minim kehadiranya dari anggota DPRD Riau di sidang paripurna APBD Murni Tahun 2023.
Seperti hal disampaikan oleh Ketua BK DPRD Riau Ade Agus Hartarto, didalam sidang paripurna. “Saya hanya ingatkan kembali, bahwasanya beberapa minggu lalu kami dari BK DPRD Riau ini bersurat kepada pimpinan terkait kehadiran rapat paripurna. Minim kehadirannya fisik dari rekan anggota DPRD Riau. Tetapi hal ini, masih terjadi,” kata Ade.
Politisi PKB ini mengatakan, yaitu setiap rapat paripurna, memang cukup banyak anggota yang mengikuti rapat via zoom. Tapi, sambung Ketua Fraksi PKB inipun mengatakan, meski ini mengikuti secara online, tapi beberapa anggota DPRD tak mengaktifkan fitur kamera selama rapat digelar. Buktinya ini dapat dilihat di layar itu hanya satu yang aktif.
Kritik serupa, dipapar Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar. Dikatakan dia, seharusnya peserta rapat paripurna mengikuti secara virtual agar mengikuti aturan main selama sidang berjalan. “Ini mungkin harus dijelaskan saat skorsnya itu untuk bisa menghadirkanya anggota yang tidak ada, serta untuk memastikan yang ikut zoom itu harus bisa mengikuti aturan main,” sebut dia. **Rul