PERDEBATAN mengenai siapa yang layak itu memimpin Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Migas sering dipersempit pada soal figur. Padahal, lebih mendasar adalah soal sistem, tata kelola, dan serta kepatuhan terhadap prinsip hukum yang telah ditetapkan negara.
Dalam konteks industri migas yang penuh risiko dan ketidakpastian global, posisi direktur bukan sekadar jabatan struktural, melainkan simpul strategis menentukan arah perusahaan sekaligus kredibilitas pemerintah daerah. Karena itu, seleksi direktur BUMD ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi dan prinsip tata kelola yang telah diatur secara tegas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tegaskan bahwa BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat perkembanganya perekonomian daerah serta menyelenggara kemanfaatan umum. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Permendagri No. 37 Tahun 2018 yang secara eksplisit mengatur bahwa pengangkatan direksi harus memperhatikan kompetensi, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Dalam Pasal 57 (PP No. 54 Tahun 2017) ditegaskan bahwa calon direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, pengalaman, kepemimpinan, kejujuran, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Lebih lanjut, Pasal 58 mengatur bahwa proses seleksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara objektif dan transparan.
Regulasi tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas: jabatan direksi bukan ruang kompromi, melainkan posisi profesional yang harus diisi berdasarkan merit system. Dalam konteks BUMD bidang Migas, amanat regulasi ini menjadi semakin krusial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip meritokrasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kewajiban hukum. Setiap penyimpangan dari prinsip tersebut berpotensi mereduksi kualitas tata kelola dan bertentangan dengan semangat regulasi.
Industri hulu migas adalah sektor padat modal, padat teknologi, dan berisiko tinggi. Keputusan investasi yang keliru tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada APBD dan stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, mengabaikan prinsip kompetensi dalam seleksi direksi bukan hanya persoalan etis, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan semangat regulasi.
Prinsip GCG: Standar yang Tidak Bisa Ditawar
Prinsip Good Corporate Governance (GCG) transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran telah menjadi standar global dalam pengelolaan korporasi. Di Indonesia, prinsip ini diperkuat melalui berbagai regulasi BUMN dan BUMD serta pedoman dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
Dalam praktik internasional, organisasi seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises menegaskan bahwa perusahaan milik negara atau daerah harus dikelola secara profesional, bebas dari intervensi politik yang tidak semestinya, dan dipimpin oleh individu yang memiliki kompetensi memadai.
BUMD bidang Migas, sebagai entitas publik dengan fungsi komersial, berada dalam posisi yang sama: ia harus dikelola dengan standar profesional setara perusahaan energi global. Tanpa penerapan GCG secara konsisten, risiko moral hazard, konflik kepentingan, dan inefisiensi akan meningkat.
Kompleksitas Industri Migas dan Tuntutan Kepemimpinan
Industri migas saat ini menghadapi tiga tekanan besar: volatilitas harga minyak, risiko geopolitik, dan transisi energi. Ketiganya menuntut kepemimpinan yang adaptif dan berbasis analisis. Direktur BUMD Bidang Migas harus mampu membaca dinamika global seperti konflik Timur Tengah hingga perubahan kebijakan energi negara-negara besar karena dampaknya langsung terhadap harga dan keberlanjutan usaha.
Di sisi lain, lapangan-lapangan migas domestik banyak yang telah memasuki fase mature. Tanpa strategi peningkatan perolehan minyak (IOR/EOR), produksi akan terus menurun. Artinya, direktur tidak cukup memahami manajemen umum; ia harus memiliki kedalaman teknis dan pengalaman industri yang relevan. Tanpa kompetensi tersebut, risiko kesalahan pengambilan keputusan meningkat, dan dampaknya dapat meluas ke aspek keuangan daerah.
Akuntabilitas Publik dan Legitimasi Sosial
Sebagai perusahaan milik daerah, BUMD bidang Migas memiliki dimensi publik yang kuat. Ia tidak hanya dituntut menghasilkan laba, tetapi juga menjaga legitimasi sosial melalui pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Dalam kerangka global, isu Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi parameter penting dalam menilai keberlanjutan perusahaan energi.
Investor dan lembaga keuangan internasional kini menjadikan kinerja ESG sebagai bagian dari pertimbangan pembiayaan. Karena itu, direktur BUMD Migas harus memahami bahwa keberlanjutan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan strategi bisnis jangka panjang.
Seleksi sebagai Keputusan Strategis
Tim panitia seleksi dan pemegang saham memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses pengangkatan direksi selaras dengan amanat regulasi dan prinsip tata kelola. Seleksi berbasis kompetensi bukan sekadar prosedur formal, tetapi prasyarat untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan pemerintah daerah. Figur yang dipilih harus memenuhi setidaknya tiga dimensi utama:
* Pengalaman signifikan di industri migas, khususnya sektor hulu
* Kemampuan menyusun roadmap bisnis jangka pendek, menengah dan panjang
* Penguasaan analisis ekonomi proyek dan manajemen risiko
* Rekam jejak integritas
* Komitmen terhadap tata kelola dan keberlanjutan
Kombinasi tersebut bukan standar berlebihan, melainkan prasyarat minimum untuk memastikan perusahaan mampu bertahan dan bertumbuh. Mengabaikan salah satu dari dimensi tersebut berarti membuka ruang risiko yang lebih besar bagi keberlanjutan BUMD sehingga harapan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah akan semakin jauh. Tim panitia seleksi bukan sekadar penyelenggara administrasi. Mereka adalah penentu arah masa depan perusahaan. Seleksi harus berbasis kompetensi, rekam jejak, dan integritas. Bukan berbasis kedekatan, kompromi, atau tekanan.
Penutup
Kerangka hukum nasional, prinsip GCG, dan praktik internasional telah memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana entitas milik negara dan daerah seharusnya dikelola. Dalam konteks BUMD bidang Migas, kepemimpinan profesional bukan sekadar pilihan, melainkan amanat regulasi dan tuntutan zaman.
Di tengah ketidakpastian energi global, kualitas kepemimpinan menjadi faktor pembeda antara BUMD yang mampu bertumbuh dan yang sekadar bertahan. Karena pada akhirnya, keberhasilan BUMD bidang Migas bukan hanya ditentukan oleh cadangan yang dimiliki, tetapi oleh sejauh mana prinsip profesionalisme, tata kelola, dan akuntabilitas benar-benar ditegakkan dalam proses memilih pemimpinnya.
BUMD Migas tidak kekurangan potensi sumber daya. Namun potensi hanya akan menjadi nilai ekonomi jika dikelola oleh kepemimpinan yang profesional, visioner, dan berintegritas. Dalam konteks inilah seleksi direktur bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan penentuan arah strategis. Direktur yang visioner dan profesional mampu mengoptimalkan aset terbatas menjadi nilai tambah yang signifikan. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah dapat membuat peluang besar terlewatkan. Profesionalisme bukan pilihan. Ia adalah keharusan.
Penulis: Prof. Dr. Eng. Ir. Muslim
**Prodi Teknik Perminyakan
Fakultas Teknik– Universitas Islam Riau Ketua Pusat Studi Peningkatan, Pengembangan, Produksi Minyak, gas Bumi dan Lingkungann (PSP3MBL