DERAKPOST.COM – LSM Benang Merah Keadilan (BMK) menyoroti pengadaanya pada penggunaanya anggaran untuk hal belanja bahan logistik rumah tangga. Ini menyoroti Sekretariat DPRD Riau. Hal itu
terkait untuk unsur pimpinan DPRD Riau.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun, di Sekretariat DPRD Riau, yakn pada tanggal 14 Maret 2025 menetapkan CV Maju Jaya itu sebagai penyedia bahan logistik untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD dengan nilai kontrak yang mencapai Rp1.947.944.610. Anggaran, dialokasikan untuk kebutuhan dapur selama sembilan bulan ke depan,” kata Idris kepada wartawan.
Direktur Eksekutif LSM BMK ini tegaskan, pengadaan demikian ini yang dinilai tidak rasional dan terindikasi ada pemborosan. “Selain berpotensi terjadi nantinya double anggaran, nilai belanja yang diajukan juga tidak masuk akal. Misalnya, harga beras per karung mencapai Rp221.845. Ini beras premium dari mana?” ungkap Idris seperti dikutip dari oketimes.com.
Sebutnya data pengadaan, sebanyak 810 karung beras putih itu seberat 10 kg per karung dibeli dengan total Rp179.694.450. Jikalau dibagi rata untuk empat pimpinan DPRD, setiap rumah dinas mendapat jatah 2.025 kg beras itu selama sembilan bulan atau 225 kg per bulan. Tambahnya, kalau menurut survei Badan Pusat Statistik, hal ini rata-rata konsumsi beras per orang per hari adalah 0,3 kg, sehingga untuk jumlah tersebut cukup dikonsumsi 25 orang per rumah dinas setiap harinya.
Selain beras, anggaran juga digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan dan minuman, seperti daging sapi, ayam kampung, ikan asin, minuman bersoda, hingga permen, dengan harga yang juga dipertanyakan. Beberapa rincian belanja mencakup:
– Minuman botol mengandung vitamin C sebanyak 585 paket dengan total Rp129.776.400
– Ikan asin sebanyak 405 kg dengan total Rp103.331.700
– Daging sapi sebanyak 585 kg dengan total Rp87.633.000
– Minuman kaleng rasa cincau sebanyak 585 paket dengan total Rp84.380.400
– Daging ayam kampung sebanyak 675 kg dengan total Rp52.447.500
Idris menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, pimpinan dan anggota DPRD sudah mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan beras, sehingga pengadaan bahan logistik ini menimbulkan pertanyaan besar terkait urgensinya.
Di tengah kondisi keuangan Pemprov Riau sedang mengalami tekanan, pengeluaran ini dinilai tidak cerminkan prinsip efisiensi didalam penggunaannya anggaran negara. “Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam pengelolaan keuangan, apalagi saat ini banyak sektor yang lebih membutuhkan anggaran,” pungkas Idris. (Rilis)