DERAKPOST.COM – Hingga saat sekarang ini, hal persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 di Kabupaten Lobar diwarnai ketegangan dinamis antara pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat dengan Pemda setempat.
Saling silang argumentasi pun mencuat ke publik terkait belum cairnya anggaran pada operasional kontingen, serta adanya upaya rasionalisasi data cabang olahraga (cabor) menjelang tenggat waktu penutupan dari tingkat provinsi.
Dikutip dari laman PosBali.Net. Ketua KONI Lobar Abubakar Abdullah, dengan secara terbuka sangat menyayangkan mandeknya dukungan finansial dari Pemda hingga memasuki triwulan kedua tahun 2026 ini.
Menurutnya, keterlambatan pencairan dana operasional tersebut menjadi hambatan besar di tengah persiapan matang yang telah dilakukan oleh para atlet, pelatih, dan Pengurus Cabang Olahraga (Cabor).
“Hanya saja memang kami sayangkan hari ini, triwulan 1, triwulan 2, sampai hari ini sudah bulan Juni, anggaran untuk mendukung operasional atlet, pelatih, dan persiapan Porprov kan sampai hari ini belum bisa dicairkan. Itu apa alasannya?” tegasnya usai bertemu dengan Pemkab Lobar.
Abubakar mengaku, dia telah berulang kali melakukan revisi proposal demi sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal yang dari usulan awal sebesar Rp4,5 miliar untuk kebutuhan rencana strategis. Angka disetujui akhirnya dirasionalisasi menjadi Rp1 miliar.
Demi hal prioritaskan kebutuhan mendasar para konstituen olahraga di Lobar, KONI bahkan telah menggeser sejumlah pos anggaran internal. Ia menjelaskan bahwa proses pendataan atlet awalnya mengacu pada regulasi PO (Peraturan Organisasi) 01 dan PO 02 dengan asumsi dasar atlet yang bertanding wajib berdomisili di Lobar.
Data tersebut pun telah terkunci secara digital di dalam sistem Sporta KONI. Namun, dalam rapat koordinasi bersama KONI Provinsi NTB di awal tahun 2026, aturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Regulasi terbaru menetapkan bahwa setiap masyarakat yang memiliki KTP NTB diperbolehkan untuk mewakili daerah mana saja karena esensi ajang ini adalah pesta olahraga masyarakat. Merespons perubahan itu, KONI Lobar bergerak cepat melakukan penyesuaian.
“Alhamdulillah, semua tim data sudah mengakomodir semua komponen atlet, pelatih, dan cabor yang dipertandingkan dalam sistem Sporta yang hari ini sudah terkunci,” jelasnya.
Terkait munculnya isu pengambilalihan pelaksanaan Porprov oleh pihak eksekutif melalui tim anggaran seperti Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekraf Pora). Abubakar Abdullah mengingatkan agar semua pihak bergerak sesuai mekanisme organisasi dan menghormati AD/ART KONI sebagai lembaga resmi yang membantu pemerintah dalam urusan olahraga.
“Data itu sudah ada dan terregistrasi di sistem Sporta KONI. Hanya saja memang ada beberapa upaya untuk melakukan rasionalisasi dengan cara-cara instan oleh pihak eksekutif. Itu kan tidak etis menurut saya. Itu pekerjaan KONI, jangan diambil alih,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkab Lobar ini menegaskan bahwa langkah taktis yang diambil saat ini justru demi memastikan akan hal kesiapan kontingen daerah serta jaga akuntabilitas. Penjabat (Pj.) Sekda Lobar Ahmad Saikhu, menyatakan penentuan keterwakilan cabor harus diputuskan berdasar pertimbangan matang, kajian mendalam, serta rekam jejak performa, termasuk analisis terhadap cabor-cabor baru.
Pemda Lobar berencana menyandingkan hasil kajian internal yang dilakukan oleh tim ahli profesional dengan kajian yang dibuat oleh pihak KONI guna memastikan objektivitas data. “Data dari rekan-rekan KONI sangat kita perlukan saat ini. Sebab, dari evaluasi, terbuka kemungkinan jumlah cabor kita bisa bertambah atau justru berkurang. Semua harus berbasis data riil di lapangan,” ujar Saikhu.
Terkait sorotan tajam mengenai anggaran yang tersendat, Saikhu meluruskan bahwa dana untuk keperluan Porprov sebenarnya sudah aman dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggaran sebenarnya sudah aman di APBD. Hanya saja, dana tersebut belum bisa kita cairkan karena urusan administrasi, seperti kepastian perwakilan atlet dan komposisi final kontingen, belum sepenuhnya clear. Kita ingin semua regulasi dan administrasinya bersih sebelum melangkah,” urai Saikhu.
Mengingat pentingnya kelancaran operasional, Pemkab Lobar menargetkan seluruh persoalan administrasi ini wajib selesai dalam waktu dekat. Pasalnya, pihak Provinsi NTB memberikan batas waktu yang sangat ketat, yakni antara tanggal 9 atau 10 Juni 2026.
Selepas tanggal penutupan tersebut, sistem pendaftaran provinsi dipastikan mengunci secara otomatis sehingga penyesuaian data kontingen tidak bisa dilakukan lagi.
Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai proses validasi data, kedua belah pihak sepakat bahwa potensi infrastruktur olahraga di Lobar harus dimaksimalkan, terutama posisi daerah sebagai tuan rumah di sejumlah pertandingan. (Dairul)