DERAKPOST.COM – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal sikap partainya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran mundur dari jabatannya.
Sikap tersebut disampaikan AHY dalam keterangan resminya, Jumat, 13 November 2026. Ia menegaskan Demokrat menyerahkan proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai mekanisme konstitusi. “Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden,” ujar AHY.
Menurutnya, mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, partainya memilih menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon serta MPR dalam menentukan Wakil Presiden yang baru. AHY menjelaskan, ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
Dikutip dari laman Detik. Dalam aturan tersebut, MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Atas dasar itu, Demokrat tidak ingin mengambil langkah di luar mekanisme yang telah ditetapkan konstitusi.
“Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, serahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” sambungnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Demokrat tidak akan mengusulkan kadernya untuk masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Sebelum menyampaikan sikap resmi partai, AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Konsultasi tersebut dilakukan melalui panggilan video pada Jumat pagi.
Saat itu, SBY diketahui sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. AHY menyebut keputusan Demokrat untuk tidak mengajukan nama calon Wakil Presiden merupakan sikap yang telah dikonsultasikan dengan SBY dan sesuai dengan konstitusi partai.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” lanjutnya.
Dengan demikian, keputusan Demokrat bukan sekadar pernyataan pribadi AHY, melainkan sikap partai setelah melalui komunikasi dengan pimpinan tertinggi di internal organisasi tersebut. Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong memang memiliki mekanisme tersendiri dalam konstitusi. (Dairul)