DERAKPOST.COM – Saat ini sudah setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Maka demikian ada hasil yang didapatkan daerah. Khusus di Provinsi Riau ini, seperti disampaikannya
Anggota DPRD Riau Edi Basri bahwa dalam setahunan, pembangunan daerah ini sudah berjalan secara simultan. Meski, kebijakan fokus skala nasional, akan tetapi juga bisa dirasa masyarakat Bumi Lancang Kuning.
Dikatakan dia, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan secara nasional, hingga hal pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau. “Memang hal kebijakan presiden itu, lebih fokus kepada lingkup nasional. Seperti halnya MBG yang alhamdulillah sebagian besar sudah masuk Riau. Kemudian ada itu program pemutihan hutang UMKM, pemotongnya harga pupuk sampai 20 persen yang sangat dirasa oleh petani,” ujar Politisi Gerindra ini.
Kemudian dapat juga dilihat hal penegakan hukum. Dimana, ada 81 ribu hektare hutan lindung berhasil dikembalikanya ke negara. Tidak hanya itu, ada Rp13 triliun ganti rugi diserahkan ke negara termasuk itu Wilmar yang terbesar dari Riau. Artinya, sebut Edi, itu penegakan hukum yang luar biasa dari Riau. Bahkan diketahui Presiden tegaskan hal itu akan digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi.
Selanjutnya dari segi pertanian, terang Edi, bahwasa pertanian Indonesia menggeliat kembali. Apalagi adanya pupuk subsidi itu yang memadai. Bahkan ini secara nasional Indonesia sudah berkecukupan juga dalam hal ketersediaan beras. Selain itu pada segi fasilitas, ujarnya, disaat ini Riau sudah ada Kodam XIX Tuanku Tambusai, dan dikabar segera dibangun grup Kopassus di Dumai. Bahkan ada informasi dari Danlanud, Riau dalam waktu dekat juga akan kedatangan 28 pesawat tempur buatan prancis.
Dijelaskan dia, kemudian hal infrastruktur di Provinsi Riau ini pembangunan berjalan secara simultan. Seperti halnya Jalan Tol di Riau juga tetap jalan, bahkan sekarang merampungkan lingkar Pekanbaru. Selain itu, bahkan sudah ada rencana juga untuk menembuskan Jalan Tol yang dari Sungai Pinang ke Sungai Pagar itu. Artinya tidak ada yang dibatalkan dan bahkan tidak ada yang dikurangi untuk Provinsi Riau.
Kesempatan itu, Edi yang Ketua Komisi III DPRD Riau ini mengatakan, terkait program sekolah unggul memang diketahui saat ini Provinsi Riau memang belum dapat. Yang dikarena untuk hal mendapatkan program itu juga bergantung pada kesiapan daerah. Maka, untuk halnya mendapatkan program itu, apakah sekolah yang ada diakselerasi dengan sekolah unggul atau membangun sekolah baru.
Sementara sambungnya, yang dilihat dari sisi keuangan itu, bahwa Provinsi Riau ini memang agak menurun. Sebab, itu suatu bagian dari strategi dan kebijakan Presiden RI. Dimana diketahui, Presiden mengingin adanya kemandirian fiskal. Yang tentunya kebijakan ini mendorong daerah untuk hal menggalang potensi-potensi pendapatan terutama dari sektor pajak. (Dairul)